Breaking News:

Pemkab Sekadau Gelar Bimtek Penginputan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah

SIPD ini terdiri dari tiga informasi utama yakni informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

Penulis: Marpina Sindika Wulandari | Editor: Zulkifli
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Marpina Wulandari
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (SIPD) yang digelar di hotel Kini Pontianak itu dipimpin langsung oleh Pjs Bupati Sekadau, Hj. Sri Jumiadatin, Pontianak, Jumat 4 Desember 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU -  Masih ada beberapa hal yang benahi dalam hal perencanaan dan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sekadau menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis penginputan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD), tahun 2020.

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (SIPD) yang digelar di hotel Kini Pontianak sejak 4-5 Desember itu dipimpin langsung oleh Pjs Bupati Sekadau, Hj. Sri Jumiadatin, Pontianak, Jumat 4 Desember 2020.

Sri Jumiadatin menyebutkan, meski dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Sekadau yang telah berjalan sampai pada akhir tahun 2020 dapat berjalan dengan baik.

Tetapi masih ada beberapa catatan yang harus dibenahi terutama dalam hal perencanaan dan keuangan daerah yang hingga saat ini mengalami perubahan kebijakan, yang mengharuskan pemerintah daerah mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat.

"Walau begitu tidak lupa saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak, atas kerjasama dan dukungannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik," kata Sri Jumiadatin.

Baca juga: Pembangunan Jalan Sekadau- RTM Akan Terus Berlanjut

Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di kembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik.

SIPD ini terdiri dari tiga informasi utama yakni informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

"SKPD harus benar-benar menyesuaikan Program, Kegiatan dan Sub kegiatannya supaya tidak keluar dari dokumen perencanaannya dengan catatan tidak mengubah target dan indikatornya dalam RPJMD," tandas Pjs Bupati Sekadau itu.

Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Sekadau, Mohammad Isa menuturkan, SIPD harus dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan permendagri 70 Tahun 2019 untuk mempermudah informasi Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Sosialisi dan Bimtek yang disampaikan langsung oleh Tim narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia itu diikuti oleh Pj Sekda Sekadau, para asisten Setda Kabupaten Sekadau, para kepala SKPD, para kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Sekadau, Camat, Kasubbag perencanaan atau petugas operator/pengelola SIPD di masing-masing SKPD. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved