Breaking News:

Rakorwasda Provinsi Kalbar Tahun 2020 Tekankan Sinergi Dan Kolaborasi APIP

Saat diwawancarai awak media, Gubernur Sutarmidji meminta kepada Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) agar betul-betul men

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Foto bersama Gubernur Kalbar dan Inspektur Jenderal Kemendagri Dr Tumpak Haposan Simanjuntak usai menyerahkan pengharkan Top 10 SAKIP dan RB di Lingkungan Pemprov Kalbar di Ballroom Hotel Aston Pontianak, Kamis 26 November 2020. 

Inspektur Jenderal Kemendagri Dr Tumpak Haposan Simanjuntak menyampaikan bahwa dari Rakor kali ini ada beberapa hal yang perlu dipahami.

Hal yang pertama bagaimana terkait koordinasi dan menciptakan harmoni dalam bekerja. Dikatakannya kordinasi pengawasan tidak hanya tugas Inspektorat sendiri yang lain juga ikut bertugas seperti aparat hukum juga bisa dilibatkan.

“Karena ada metode pengawasan yang mereka punya yang mungkin bisa efektif kalau dipadukan dengan metode pengawasan yang dilakukan oleh APIP Inspektorat,” ujarnya.

Ia mengatakan saat ini masih menjadi atensi yang pertama itu adalah penyerapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk mendukung pilkada.

“Pilkada kita kali ini dalam era pandemi Covid-19 artinya butuh ekstra bukan hanya cost saja tapi disiplin Pilkada,” ujarnya.

Ia mengatakan untuk Kalimantan, NPHD sudah teralokasikan semua karena memang untuk pilkada ada NPHD dari dulu dilaksanakan di APBD untuk mendukung KPU Daerah, Bawaslu Daerah dan pengamanan TNI Polri. Jadi sejauh ini tidak masalah.

“Hanya tugas kita bersama adalah untuk mengingatkan jangan sampai pada saat pungutan suara tidak disiplin dan ada kluster baru COVID-19, tapi saya lihat mulai coklit, pendataan dari rumah tidak ada masalah di Kalimantan,” jelasnya.

Ia mengatakan berdasarkan data bahwa tidak ada dari Kluster baru dari proses Pilkada di Kalimantan. Jadi dalam hal ini sudah bagus.

Hal lain yang disampaikannya terkait pelanggaran netralitas ASN tidak signifikan seperti ada daerah lain yang bahkan dapat sanksi berat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Mendagri pernah mengingatkan itu salah satu aspek pembinaan pengawasan adalah kepegawaian daerah termasuk kepala daerah, DPRD yang terdiri dari 9 aspek. Ada atau tidak pilkada harus dikawal terus,” ujarnya.

Halaman
123
Penulis: Anggita Putri
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved