Breaking News:

Rakorwasda Provinsi Kalbar Tahun 2020 Tekankan Sinergi Dan Kolaborasi APIP

Saat diwawancarai awak media, Gubernur Sutarmidji meminta kepada Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) agar betul-betul men

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Foto bersama Gubernur Kalbar dan Inspektur Jenderal Kemendagri Dr Tumpak Haposan Simanjuntak usai menyerahkan pengharkan Top 10 SAKIP dan RB di Lingkungan Pemprov Kalbar di Ballroom Hotel Aston Pontianak, Kamis 26 November 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kegiatan Rakorwasda mengangkat tema “Sinergi dan Kolaborasi APIP Dalam Mengawal Pemulihan Ekonomi Nasional dan Sukses Pilkada Serentak Tahun 2020” yang dibuka langsung oleh Gubernur Kalbar, H Sutarmidji.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur dan Irjen Kementrian Dalam Negeri juga melaunching Aplikasi Bangsawan (Pengembangan Pengawasan) dan penyerahan penghargaan top ten SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) dan RB (reformasi Birokrasi) di lingkungan Pemprov Kalbar.

Saat diwawancarai awak media, Gubernur Sutarmidji meminta kepada Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) agar betul-betul menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya dan lebih tegas serta transparan dan lebih berani.

“Saya ambil contoh dalam ketentuan UU No 5 tahun 2014 bahwa jabatan tinggi pratama seperti kepala dinas, badan kantor dan semua level hanya bisa menjabat lima tahun setelah itu dievaluasi baru boleh di perpanjang. Tanpa evaluasi tidak boleh,” jelasnya.

Inspektorat harus berani menegur atau memberi tahu kepada bupati bahwa itu harus dilakukan evaluasi. Kenapa demikian, kalau dia tetap menjalankan tugas tanpa evaluasi setelah 5 tahun maka produk hukum batal demi hukum dan itulah konsekuensinya.

“Sedangkan untuk Penyerapan anggaran inspektorat harus intervensi apa penyebabnya kalau misalnya masalah administratif takut ini itu untuk menegur. Maka lakukan kordinasi dengan BKAD sampaikan dengan bupati kendalanya apa harus diberi tahu,” ujarnya.

Ia mengatakan harus dievaluasi temuan yang berulang apa penyebabnya dan dicari solusi serta cepat melakukan kordinasi dengan BPK sebagai aparat dia harusnya kordinasi dengan BPK yang juga sebagai APIP.

“Untuk dinas-dinas nilai SAKIP nya tidak boleh C lagi begitu juga dengan Reformasi Birokrasi tidak boleh C, seharusnya minimal B,” ujarnya.

Ia menargetkan untuk provinsi harus minimal B untuk SAKIP dengan Reformasi Birokrasi yang tidak bisa nilai B dengan tegas dikatakannya jangan memimpin.

Baca juga: Gubernur Kalbar Sutarmidji Meradang Hotel Tidak Terapkan Protokol Kesehatan Covid-19

“Kalau tidak bisa B jangan meminpin bukan payah itu hal yang gampang. Kalau kerjanya tidak tentu dan tidak menguasai aturan maka susah,” ujarnya.

Halaman
123
Penulis: Anggita Putri
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved