Rakorwasda Provinsi Kalbar Tahun 2020 Tekankan Sinergi Dan Kolaborasi APIP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kegiatan Rakorwasda mengangkat tema “Sinergi dan Kolaborasi APIP Dalam Mengawal Pemulihan Ekonomi Nasional dan Sukses Pilkada Serentak Tahun 2020” yang dibuka langsung oleh Gubernur Kalbar, H Sutarmidji.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur dan Irjen Kementrian Dalam Negeri juga melaunching Aplikasi Bangsawan (Pengembangan Pengawasan) dan penyerahan penghargaan top ten SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) dan RB (reformasi Birokrasi) di lingkungan Pemprov Kalbar.

Saat diwawancarai awak media, Gubernur Sutarmidji meminta kepada Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) agar betul-betul menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya dan lebih tegas serta transparan dan lebih berani.

“Saya ambil contoh dalam ketentuan UU No 5 tahun 2014 bahwa jabatan tinggi pratama seperti kepala dinas, badan kantor dan semua level hanya bisa menjabat lima tahun setelah itu dievaluasi baru boleh di perpanjang. Tanpa evaluasi tidak boleh,” jelasnya.

Inspektorat harus berani menegur atau memberi tahu kepada bupati bahwa itu harus dilakukan evaluasi. Kenapa demikian, kalau dia tetap menjalankan tugas tanpa evaluasi setelah 5 tahun maka produk hukum batal demi hukum dan itulah konsekuensinya.

“Sedangkan untuk Penyerapan anggaran inspektorat harus intervensi apa penyebabnya kalau misalnya masalah administratif takut ini itu untuk menegur. Maka lakukan kordinasi dengan BKAD sampaikan dengan bupati kendalanya apa harus diberi tahu,” ujarnya.

Ia mengatakan harus dievaluasi temuan yang berulang apa penyebabnya dan dicari solusi serta cepat melakukan kordinasi dengan BPK sebagai aparat dia harusnya kordinasi dengan BPK yang juga sebagai APIP.

“Untuk dinas-dinas nilai SAKIP nya tidak boleh C lagi begitu juga dengan Reformasi Birokrasi tidak boleh C, seharusnya minimal B,” ujarnya.

Ia menargetkan untuk provinsi harus minimal B untuk SAKIP dengan Reformasi Birokrasi yang tidak bisa nilai B dengan tegas dikatakannya jangan memimpin.

Baca juga: Gubernur Kalbar Sutarmidji Meradang Hotel Tidak Terapkan Protokol Kesehatan Covid-19

“Kalau tidak bisa B jangan meminpin bukan payah itu hal yang gampang. Kalau kerjanya tidak tentu dan tidak menguasai aturan maka susah,” ujarnya.

Inspektur Jenderal Kemendagri Dr Tumpak Haposan Simanjuntak menyampaikan bahwa dari Rakor kali ini ada beberapa hal yang perlu dipahami.

Hal yang pertama bagaimana terkait koordinasi dan menciptakan harmoni dalam bekerja. Dikatakannya kordinasi pengawasan tidak hanya tugas Inspektorat sendiri yang lain juga ikut bertugas seperti aparat hukum juga bisa dilibatkan.

“Karena ada metode pengawasan yang mereka punya yang mungkin bisa efektif kalau dipadukan dengan metode pengawasan yang dilakukan oleh APIP Inspektorat,” ujarnya.

Ia mengatakan saat ini masih menjadi atensi yang pertama itu adalah penyerapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk mendukung pilkada.

“Pilkada kita kali ini dalam era pandemi Covid-19 artinya butuh ekstra bukan hanya cost saja tapi disiplin Pilkada,” ujarnya.

Ia mengatakan untuk Kalimantan, NPHD sudah teralokasikan semua karena memang untuk pilkada ada NPHD dari dulu dilaksanakan di APBD untuk mendukung KPU Daerah, Bawaslu Daerah dan pengamanan TNI Polri. Jadi sejauh ini tidak masalah.

“Hanya tugas kita bersama adalah untuk mengingatkan jangan sampai pada saat pungutan suara tidak disiplin dan ada kluster baru COVID-19, tapi saya lihat mulai coklit, pendataan dari rumah tidak ada masalah di Kalimantan,” jelasnya.

Ia mengatakan berdasarkan data bahwa tidak ada dari Kluster baru dari proses Pilkada di Kalimantan. Jadi dalam hal ini sudah bagus.

Hal lain yang disampaikannya terkait pelanggaran netralitas ASN tidak signifikan seperti ada daerah lain yang bahkan dapat sanksi berat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Mendagri pernah mengingatkan itu salah satu aspek pembinaan pengawasan adalah kepegawaian daerah termasuk kepala daerah, DPRD yang terdiri dari 9 aspek. Ada atau tidak pilkada harus dikawal terus,” ujarnya.

Ia mengatakan kenapa fokus pada pelanggaran ASN saat pilkada karena ingin pemerintahan lembaga perwakilan daerah dan rakyat sendiri menginginkan demokrasi yang berkualitas jangan malah ASN pun ikut-ikutan.

“Boleh mendukung dalam hati dan doa untuk netralitas ASN yang lain tidak ada masalah dalam konteks pengawasan di Kalbar semua baik dan ditambah informasi dari Gubernur yang penting diperkuat oleh Pemprov terhadap Binwas di kabupaten kota,”ujarnya.

Ia mengatakan memang untuk peningkatakan Kapabilitas APIP ada penilaian setiap tahun oleh BPKP. Jadi dari 3 hal itu kelembagaannya dilihat apakah sudah pas atau tidak serta apakah sudah berfungsi lembaga yang dibentuk di APIP.

“Karena masalah yang dihadapi dan urusan pemerintahan yang harus dibina dan dikerjakan APIP tidak hanya keuangan, tapi proses penyelenggaraan semua urusan pemerintah daerah sebanyak 32 urusan dan kordinasi urusan membantu gubernur selaku perwakilan pempus dalam hal ini Inspektorat,”ujarnya.

Kemudian dari sisi SDM sertifikasi sudah dijalankan supaya RB bagus harus ada asesor yang mungkin bisa dibentuk secara online.

“Kalau setiap OPD punya asesor maka mereka bisa menyusun perubahan itu dan sarana prasarananya menggunakan Sibangsawan untuk mempermudah APIP untuk tugasnya dengan harapan ini connect dengan kabupaten kota dan menjadi satu pemahaman,”ujarnya.

Hal yang paling penting lainnya adalah terkait big data sinkron antar kabupaten. Kalau anggaran tidak usah jadi masalah karena ini dinamis kalau memang harus di re-focusing untuk penanganan covid-19 karena untuk keselamatan masyarakat. (*)