Pjs Bupati Sekadau Bersyukur Ada Cara Penerbitan Sertifikat Tanah Lebih Mudah Bagi Masyarakat

Usai mengikuti kegiatan secara virtual itu, Pjs Bupati Sekadau, Hj. Sri Jumiadatin mengaku bersyukur dengan adanya program yang bernama PTSL tersebut.

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Pjs Bupati Sekadau Hj. Sri Jumiadatin saat menyerahkan simbolis sertifikat tanah bagi warga Sekadau. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Forkopimda Kabupaten Sekadau hadiri kegiatan penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo di ruang serbaguna Kantor Bupati Sekadau, Senin 9 November 2020.

Kegiatan tersebut digelar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam rangka memperingati bulan bakti Agraria dan Tata Ruang tahun 2020 dengan memberikan satu juta sertifikat tanah bagi rakyat.

Usai mengikuti kegiatan secara virtual itu, Pjs Bupati Sekadau, Hj. Sri Jumiadatin mengaku bersyukur dengan adanya program yang bernama PTSL tersebut.

Sebagai langkah menerbitkan sertifikat tanah yang lebih mudah baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

"Kita bersyukur artinya ada cara menerbitkan sertifikat yang lebih mudah. Untuk di Pemda bukan hanya PTSL tapi ada yang normal jadi ada dua bentuk. Artinya apa yang dilakukan Presiden betul-betul dapat memberikan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat juga untuk Pemerintah daerah," ujar H. Sri Jumiadatin.

Baca juga: Junaedi Ingin Seluruh Tanah Milik Masyarakat di Sintang Tersertifikasi

Menurutnya proses penerbitan sertifikat tanah saat ini jauh lebih mudah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

"PTSL ini kan sudah berjalan bertahun-tahun, sejak tahun 2017, sampai sekarang selalu memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat," lanjutnya.

Pjs Bupati Sekadau itupun berharap dengan sertifikat tanah yang diterima masyarakat Kabupaten Sekadau pada tahun 2020 sebanyak 2930 sertifikat itu dapat dimanfaatkan dengan baik.

"Dia boleh menggadaikan itu atau meminjam uang dengan itu (sertifikat), boleh asal untuk kegiatan ekonomi produktif mereka. Yang tidak boleh itu digadaikan untuk pembelian hal yang bernilai konsumtif," tambah Pjs Bupati.

Menurutnya sertifikasi yang memiliki hak atas kepastian tanah dan memiliki kepastian hukum itu harus digunakan untuk hal-hal yang bernilai produktif.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPN Sekadau, Komaruddin, Kapolres Sekadau AKBP K. Tri Panungko, Dandim 1204/Sanggau Letkol Inf Affiansyah, Kepala Dinas Perkimtan dan perwakilan masyarakat yang menerima sertifikat tanah. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved