Penyusunan APBD 2021 Disarankan Selaras Dengan APBN

Kemungkinan, Kalbar akan mendapatkan tambahan dana dari pembiayaan dekonsentrasi karena telah sejalan dengan arah kebijakan nasional.

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Pengamat Kebijakan Publik FISIP Untan Pontianak, Dr. Erdi, M.Si . 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Kebijakan Publik FISIP Untan Pontianak, Dr. Erdi, M.Si menilai untuk pembahasan dan struktur penyusunan APBD Kalbar 2021 mesti sesuai ataupun selaras dengan APBN 2021.

Berikut penuturanya.

Diketahui bahwa arah APBN tahun 2021 pada tiga sasaran, yakni percepatan pemulihan ekonomi sosial pasca Covid-19; meningkatkan produktivitas, inovasi dan daya saing nasional dan mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital.

Langkah yang ditempuh pusat adalah melakukan efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional, optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (service delivery); dan redesain sistem penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (spending better).

Baca juga: Raperda Penyertaan Modal dan Pengelolaan Keuangan Daerah Akhirnya Disetujui DPRD Sanggau

Dengan mengikuti arah APBN di atas, maka APBD Provinsi juga fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, perluasan dan perbaikan infrastruktur, pemulihan pangan (pertanian, peternakan dan perikanan), pemulihan pariwisata, pemantapan jaring pengaman sosial, bantuan dunia usaha dan UMKM.

Ketika APBD Kalbar telah terarah ke sektor-sektor tersebut, maka struktur APBD Provinsi akan sejalan dengan APBN 2021.

Kemungkinan, Kalbar akan mendapatkan tambahan dana dari pembiayaan dekonsentrasi karena telah sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Soal penerimaan daerah; saya berharap DPRD kita memprediksi PAD dengan target minimal. Struktur ekonomi makro kita hancur sepanjang pandemi Covid-19, dan itu membutuhkan pemulihan agar dunia usaha dan UMKM kita dapat bangkit kembali.

Hadirnya pemerintah adalah untuk membantu pemulihan usaha mereka; baik dengan permodalan maupun relaksasi pajak.

Fase 2021 menjadi fase sulit bagi dunia usaha untuk memberikan pendapatan kepada daerah.

Pajak dari sektor ini pada tahun 2021 akan sulit untuk diandalkan; tetapi baru dapat dioptimalkan pada tahun 2022 yang akan datang. Dengan demikian, APBD kita focus dulu pada pemulihan ekonomi.

Hal yang juga dapat dilakukan pemerintah melalui APBD Kalbar tahun 2021 adalah focus membuka kawasan potensi ekonomi melalui pembangunan infrastruktur kawasan, baik dengan pembiayaan tahunan maupun proyeks multi years.

Pembukaan kawasan potensi ini akan dapat memulihkan stabilitas ekonomi kerakyatan sehingga dampak APBD akan sangat terasa bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Soal penglihatan Dewan untuk mengoptimalkan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar motor, balik nama kendaraan bermotor dan termasuk pajak kendaraan alat berat; sangat saya apresiasi.

Semoga saja, penerimaan dari sektor ini dapat ditingkatkan agar selaras dengan arah APBN, khususnya dalam perluasan infrastruktur daerah.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved