BPTD Wilayah XIV Kalbar Sukses Gelar FGD Odol dan Deklarasi Zero ODOL 2023
Semoga ini menjadi preseden baik bagi pelaksanaan penegakan hukum over dimensi dan overloading
Penulis: Anggita Putri | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalbar menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Over Dimensi Over Loading (ODOL) dan Deklarasi Zero ODOL 2023 di Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung di Hotel Golden Tulip, Senin 26 Oktober 2020.
Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalbar, H Syamsuddin menyampaikan bahwa tujuan kegiatan FGD ini untuk mewujudkan Zero Over Dimensi Over Loading tahun 2023.
“Diharapkan dari kegiatan ini dapat mewujuskan komitmen bersama untuk mengatasi kendaraan angkutan barang yang over dimension dan over loading di Kalbar,” ujar Syamsuddin.
Syamsuddin mengatakan adapun upaya yang telah dilakukan oleh BPTD Wilayah XIV Kalbar dalam menekan pelanggaran Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) yakni dengan melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan yang dilakukan di UPPKB Siantan , UPPKB Sosok, UPPKB Sintan, dan UPPKB Satong.
Baca juga: Sutarmidji Apresiasi Kegiatan FGD dan Deklarasi Zero ODOL 2023 di Kalbar
Adapun hasil meliputi penundaan keberangkatan karena dokumen kendaraan tidak lengkap, transfer muatan karena pelanggaran tata cara muat dan muatan yang melebihi ketentuan. Serta penandaan pilok pada kendaraan yang over dimensi.
Dari pelaksanaan FGD dan deklarasi over dimensi dan overloading dengan menghadirkan narasumber dari Kasubdit Dalops, Direktur Lalu Lintas Jalan Perhubungan Darat, Wakil Direktur Lalu Lintas Jalan Polda Kalbar dan ketua DPD Aptrindo Provinsi Kalbar.
Ia mengatakan dari kegiatan ini melahirkan beberapa catatan, yaitu Perlunya segera pembentukan DPD ASKARINDO Provinsi Kalbar untuk memfasilitasi hubungan antara pengusaha karoseri di kalbar dengan pemerintah.
Sinergitas antar kelembagaan penegak hukum baik BPTD Provinsi Kalbar, Dishub provinsi, kabupaten kota dan jajaran kepolisian dalam mencapai target roadmap zero odol 2023, secara konsisten, dan berkelanjutan.Kesepakatan bersama semua unsur untuk mendukung pencapaian program zero odol 2023.
Hal yang lain dari penandatanganan deklarasi zero odol 2023 ini, dengan keikut sertaan dukungan anggota komisi V DPR RI Boiman Harun Dapil Kalbar, perlu diberi apresiasi dan Kasubdit Dalops, Direktur Lalu Lintas Jalan Perhubungan Darat, Wakil Direktur Lalu Lintas Jalan Polda Kalbar dan ketua DPD Aptrindo Provinsi Kalbar.
"Semoga ini menjadi preseden baik bagi pelaksanaan penegakan hukum over dimensi dan overloading, untuk mewujudkan Transportasi Unggul menuju Indonesia Maju", tutupnya.