Breaking News:

Tolak UU Omnibus Law, Aliansi Mahasiswa Kalbar Bakal Ajukan Judicial Review dan Pembangkangan Sosial

Selain membawa berbagai spanduk penolakan undang - undang Omnibus Law, melakukan orasi penolakan, para mahasiswa pun menggelar teatrikal sebagai bentu

TRIBUNPONTIANAK/Ferryanto
Seorang mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Kalbar saat berorasi menolak undang undang Omnibus Law Cipta Kerja di Bundaran Tugu Digulis Pontianak, Sabtu 17 Oktober 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar aksi penolakan undang - undang Omnibus Law Cipta kerja di Taman Digulis Pontianak. Sabtu 17 Oktober 2020.

Selain membawa berbagai spanduk penolakan undang - undang Omnibus Law, melakukan orasi penolakan, para mahasiswa pun menggelar teatrikal sebagai bentuk sindiran terhadap pemerintah dan DPR yang telah disahkan.

Pada pertengahan aksi, ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Ampera (amanat penderitaan rakyat kalbar) itupun sempat membakar ban mobil bekas sebagai simbol perlawanan dan penolakan terhadap pemerintah.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Aliansi Mahasiswa Ampera, Ansharuddin mengatakan bahwa undang undang Omnibus Law Cipta Kerja tidak memiliki legitimasi di masyarakat dan disahkan tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

Baca juga: Aksi Demo Tolak Omnibus Law Kembali Terjadi, Saat Ini Ratusan Mahasiswa Berorasi di Bundaran Untan

Oleh sebab itu, Aliansi Mahasiswa dengan tegas menuntut pemerintah untuk mencabut undang - undang tersebut yang dinilainya tidak berpihak kepada masyarakat.

"Secara keseluruhan kita ingin undang - undang ini dibatalkan, karena ini inkonstitusional, dan undang undang ini tidak memiliki legitimasi di masyarakat, kita melihat banyak penolakan di masyarakat, dan kita Mahasiswa menolak undang undang ini,"tegasnya.

Bila pemerintah tetap bersikeras untuk mengesahkan undang-undang ini, maka Aliansi Mahasiswa akan menyiapkan 2 alternatif.

Aksi Aliansi Mahasiswa Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat Kalbar) di Bundaran Tugu Digulis Pontianak yang menuntut pembatalan undang undang Omnibus Law Cipta Kerja, Sabtu 17 Oktober 2020.
Aksi Aliansi Mahasiswa Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat Kalbar) di Bundaran Tugu Digulis Pontianak yang menuntut pembatalan undang undang Omnibus Law Cipta Kerja, Sabtu 17 Oktober 2020. (TRIBUNPONTIANAK/Ferryanto)

Pertama terus menggelorakan aksi penolakan undang - undang, dan kedua mengajukan Judicil Review ke Mahkamah Konstitusi.

"Kita sudah bersepakat dengan Gubernur (Sutarmidji) menolak undang undang Omnibus Law, bila pemerintah tetap kekeh, maka kita akan melakukan pembangkangan sosial, kedua kita juga akan menempuh jalur akademis, dengan mengajukan Judicial Review,"jelasnya. (*)

Penulis: Ferryanto
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved