Fraksi NasDem DPRD Kalbar Soroti Serapan Anggaran OPD Dibawah 10 Persen
Contohnya, kata dia, Dinas Perkim dan PUPR sampai dengan triwulan ketiga penyerapan anggaranya masih sangat rendah.
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Zulkifli
"Penyerapan anggaran terutama dibidang infrastruktur akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Kita harus berupaya menekan besaran SILPA ke titik yang serendah mungkin," tururnya.
Fraksi Partai NasDem mendukung dan mendorong kebijakan untuk tetap fokus pada penanganan covid 19.
Pemprov diharapkan mengupayakan peningkatan kemampuan petugas dan peningkatan sarana agar mempercepat waktu pemeriksaan laboratoriumnya sehingga hasil pemeriksaan sample dari Kabupaten Kota dapat lebih cepat diketahui.
Lebih lanjut, Sudiantono memaparkan jika Fraksi Partai NasDem juga ingin mendapat penjelasan dari eksekutif berkaitan dengan realisasi terhadap perubahan nama Bandara Supadio menjadi Bandara Sultan Syarif Abdurahman dan perubahan nama pelabuhan Laut Dwikora menjadi pelabuhan laut Oevanang Oeray yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kalbar.
Fraksi Partai NasDem juga memberikan masukan perlu dilakukan pengaman aset milik Pemprov, khususnya lahan yang tidak atau belum ada bangunan.
"Diperlukan pemagaran yang memadai agar Pemprov tidak kehilangan aset yang dimilikinya," katanya.
Baca juga: FOTO: Massa Menggelar Aksi Menolak Undang-undang Omnibus Law di Kantor DPRD Kalbar
Dikatakannya pula, pada hasil reses anggota Fraksi Partai NasDem, aspirasi masyarakat ialah terhadap Jalan Singkawang-Bengkayang yang telah dilakukan pemeliharaan dibeberapa ruas, fraksi NasDen menyampaikan apresiasi bahwa di tengah keterbatasan anggaran upaya perbaikan berupa pemeliharaan sudah dilaksanakan.
Namun pada tahun anggaran 2021 ini sudah sangat diperlukan pembangunannya termasuk selokan dikiri kanan jalan.
Kepadatan lalu lintas dan sudah lamanya pembuatan jalan Singkawang-Bengkayang menjadi alasan perlunya pembangunan ruas jalan tersebut.
Selain itu, terhadap kebijakan pemerintah atas pelimpahan penanganan sekolah tingkat SLTA dari Kabupaten Kota ke Provinsi, diperlukan perhatian dan penanganan yang sebaik-baiknya antara lain perlunya pemerataan pembangunan gedung SLTA, peningkatan sarana dan prasarananya, masih terbatasnya ruang kelas, ruang kepala sekolah, bahkan ruang laboratorium, dan sebagainya.
Jalan dan jembatan Bodok-Meliau di Kabupaten Sanggau dengan Jembatan Sungai Munak di Sempaung dan Jembatan Sungai Ensabal di Bodok serta Jalan Kembayan-Balai Sebut perlu dilaksanakan pada tahun 2021.
Demikian juga terhadap ruas jalan Siduk-Telok Batang dan Tumbang Titi-Tanjung Jelai Hulu di Ketapang dan Kayong Utara.
"Fraksi kami mengingatkan bahwa pembahasan APBD tahun 2021 ini sudah terdesak oleh waktu sehingga pembahasan harus kita selesaikan sesegera mungkin tanpa harus mengorbankan ketelitian dan kekritisan kita semua," pungkasnya.