Satu Suara, DPRD Sintang Sepakat Tolak UU Cipta Kerja, Kirim Surat ke Presiden Hingga DPR-RI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law berakhir damai dan kondusif. Baik Amarah (Aliansi Mahasiswa, Rakyat dan Buruh) maupun DPRD satu suara: sepakat menolak UU Cipta Kerja dan mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu.

Ratusan massa aksi gabungan berunjuk rasa ke kantor DPRD Kabupaten Sintang, Jumat 9 Oktober 2020.

Masa gabungan mengatasnamakan Amarah (Aliansi Mahasiswa, Rakyat dan Buruh) turun aksi menolak Omnibus Law dan mendesak pemerintah mencabut UU Cipta Kerja.

Masa aksi dikawal ketat aparat keamanan gabungan sejak menuju kantor DPRD hingga menyampaikan orasinya di depan para wakil rakyat.

• 4 Nota Kesepahaman yang Diajukan Amarah dan Disetujui oleh DPRD Sintang

Ada lima nota kesepahaman yang dibawa oleh masa aksi. Nota itu diserahkan langsung oleh koordinator aksi dan diminta Ketua DPRD Sintang, Florensius Ronny membacakan nota tersebut dihadapan para masa aksi damai tolak Omnibus Law.

Setelah dibacakan, Florensius Ronny juga menandatangani Nota Kesepahaman tersebut.

Menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut, DPRD Sintang juga membuat komitmen bersama dengan seluruh pimpinan fraksi.

"Kami DPRD Sintang akan mengirim surat pernyataan dan komitmen pada hari ini ke Istana Presiden untuk menyampaikan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Presiden harus mengeluarkan Perppu sekarang juga," kata Ketua DPRD Sintang Florensius Ronny membacakan komitmen DPRD dan seluruh pimpinan dihadapan ratusan masa aksi.

Menurut Ronny ada dua surat yang akan disampaikan ke istana dan DPR RI.

Pertama soal komitmen DPRD dan seluruh pimpinan, serta surat perihal penyampaian aspirasi Amarah Kabupaten Sintang.

"Kesimpulannya bahwa DPRD Sintang, sudah memenuhi semua yang menjadi aspirasi, saya nyatakan bahwa DPRD sintang bersama dengan aliansi kita satu suara," jelasnya. (*)