TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dosen Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak melakukan kegiatan workshop perumusan kebijakan perlindungan guru di kota Pontianak bertempat di ruang Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pontianak pada Selasa, (22/09/2020).

Pelaksanaan workshop ini di berdasarkan amanah Perda Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan Guru terkait pembentukan Unit Pelayanan Hukum dan Perlindungan Guru (UPHPG) yang tertuang melalui Perwa.

"Ini merupakan tahapan riset penelitian yang sedang dilakukan dengan tema Pengembangan Model Perlindungan Guru yang Berkeadilan di Kalimanyan Barat dengan mengambil fokus penelitian di Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang" ungkap Yenny, Selaku Ketua Peneliti yang merupakan dosen Fakultas Hukum UPB Pontianak.

• UPB Pontianak Pastikan PKKMB Berlangsung Aman

Pada kesempatan ini Yenny juga menundang beberapa pihak yang dianggap memiliki peran penting dalam upaya terbentuknya UPHPG ini yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Satuan Pendidikan, PGRI, Akademisi dan lembaga yang melayani bantuan hukum kepada masyarakat, seperti LKKBH FH UPB, Educations Care, Bagian Hukum Setda Kota Pontianak dan Unit PPA Satreskrim Polresta Pontianak.

" Diharapkan dengan hadirnya para pihak terkait dapat memberikan masukan serta nantinya dapat berperan dalam pembentukan UPHPG di kota Pontianak Karena di dalam mpembentukan UPHPG ini penting diletakan peran masing2 pihak siapa harus berbuat apa, serta terumuskan bagaimana mekanisme penyelesaian perkaranya" jelasnya.

Sehingga workshop ini dilakukan untuk menampung aspirasi dan masukan terkait penelitian ini berupa draft Perwa tentang Pembentukan UPHPG.

"Saya berharap workshop ini dapat menunjang Penelitian yang saya dilakukan apalagi penelitian ini juga mendapat dukungan dana dari Kemenristek RI" tuturnya. (*)