DPRD Mempawah Akan Gelar Rapat Khusus Terkait Nasib Nelayan Terdampak Pelabuhan Kijing
Sehingga menurut dia harus ada win-win solution untuk mengatasi masalah yang tak kunjung usai tersebut. Dimana nelayan tak lagi dirugikan, tapi di sis
Penulis: Try Juliansyah | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Setelah mendatangi kantor Bupati Mempawah, Para nelayan yang menuntut ganti rugi dampak pembanguan pelabuhan Kijing kemudian mendatangi Kantor DPRD Mempawah, Senin (21/9/2020). Wakil Ketua DPRD Mempawah, Darwis Harapat, berharap ada solusi terbaik bagi 1.203 nelayan kecil di pesisir Mempawah Hilir dan Sungai Kunyit tersebut.
"Solusi terbaik dapat berupa membuka lapangan pekerja baru ataupun kompensasi bagi para nelayan yang terdampak pembangunan Pelabuhan Internasional – Terminal Kijing. Ini kaitannya dengan kehilangan mata pencaharian seperti yang diaspirasikan para nelayan," ujarnya.
Sehingga menurut dia harus ada win-win solution untuk mengatasi masalah yang tak kunjung usai tersebut. Dimana nelayan tak lagi dirugikan, tapi di sisi lain pembangunan Pelabuhan Internasional-Terminal Kijing harus tetap berlanjut.
"Tentu semuanya harus mendapatkan manfaat khsusunya masyarakat dan pembangunan tetap harus berjalan. Karena ini merupakan salahsatu Proyek Strategis Nasional yang akan diresmikan Presiden Joko Widodo," tuturnya.
• Aksi Damai di Kantor Bupati, Tercatat 1203 Terdampak Pelabuhan Kijing dan Tak Mendapat Ganti Rugi
Ia berharap, keluarga-keluarga nelayan yang terdampak bisa diakomodir dalam lapangan pekerjaan baru dan juga kompensasi sebagai modal usaha baru bagi nelayan yang terdampak pembangunan pelabuhan. Pihaknya pun siap untuk memfasilitasi pertemuan para nelayan kecil ini dengan manajemen PT. Pelindo II di Sungai Kunyit.
"Kami juga akan menggelar rapat khusus mengenai aspirasi para nelayan ini, karena bagaimana pun, seluruh sikap DPRD harus dibahas di tingkat pimpinan dan anggota," katanya.
Maka ia meminta kehadiran para perwakilan nelayan ini dapat hadir pada rapat-rapat resmi yang yang nantinya digelar DPRD guna menyikapi nasib para nelayan kecil Sungai Kunyit.
"Soal waktunya, akan segera ditentukan kemudian, kami di DPRD juga akan meminta PT. Pelindo II/IPC agar peka terharap persoalan-persoalan sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk nasib nelayan kecil, yang terdampak pembangunan pelabuhan," pungkasnya. (*)
