Breaking News:

Cornelis Minta Dana Desa yang Dipotong untuk Dianggarkan Kembali

Penyesuaian alokasi tersebut dalam artian adanya dana yang dikurangi dari TKDD, yang pada dasarnya kembali untuk masyarakat di daerah melalui bantuan

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Anggota Komisi II DPR RI yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Drs. Cornelis, MH saat menghadiri rapat panja badan anggaran yang dilakukan secara virtual dengan agenda Pembahasan Transfer ke daerah dan dana desa RUU APBN 2021 Senin, 14 September 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota Komisi II DPR RI yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Drs. Cornelis, MH meminta agar dana desa yang dipotong oleh pemerintah untuk dapat dianggarkan kembali pada 2021.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Kalbar dua periode ini saat menghadiri rapat panja badan anggaran yang dilakukan secara virtual dengan agenda Pembahasan Transfer ke daerah dan dana desa RUU APBN 2021 Senin, 14 September 2020.

Sebelumnya dipaparkan dia jik Pemerintah Pada bulan Mei tahun 2020 telah menyesuaikan alokasi TKDD (transfer ke daerah dan dana desa) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020.

Anggota Banggar Cornelis, Usulkan Luncurkan Kembali Alokasi Dana Desa Pada Tahun 2021

Penyesuaian alokasi tersebut dalam artian adanya dana yang dikurangi dari TKDD, yang pada dasarnya kembali untuk masyarakat di daerah melalui bantuan sosial (bansos), insentif UMKM dan lain sebagainya.

Maka dari itu, Cornelis mengusulkan, mengenai DAK, DAU maupun Dana Desa yang sudah dipotong di bulan Mei tahun 2020 supaya dianggarkan kembali, karena didaerah sangat memerlukan dana alokasi yang dipotong tersebut, Karena daerah itu miliknya pusat, dan pusat itu miliknya daerah.

"Kalau bisa dana desa pada tahun 2020 yang sudah dipotong, supaya dianggarkan kembali pada tahun 2021, karena kita semua tahu bahwa di daerah-daerah itu ketergantungan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi, terutama soal DAK (Dana Alokasi Fisik). Karena usulan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat," kata Cornelis. (*)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved