Minta PLN Maksimal, Sukiryanto Harapkan Semua Desa Bisa Teraliri Listrik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto melakukan silaturahmi dengan General Manager Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat, Ari Dartomo dalam rangka memantau perkembangan kelistrikan di Kalimantan Barat ditengah pandemi Covid-19. 

Secara umum kondisi kelistrikan di Kalimantan memang tercatat cukup baik dengan rasio elektrifikasi yang sudah mencapai hampir 92 persen namun memang belum semua wilayah yang dapat menikmati listrik 24 jam sehari.

"Memang hari ini kita memiliki beberapa agenda, termasuk di dalamnya mengenai listrik di perdesaan, dukungan terhadap perumahan subsidi dan UMKM, serta adaptasi dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Intinya kita mau tau persoalan yang dihadapi PLN Kalbar apa, supaya bisa jadi bahan pertimbangan dipusat, karena listrik ini infrastruktur yang vital," kata Sukiryanto, Minggu (6/9/2020).

• KLAIM Token Listrik Gratis PLN September 2020 di www.pln.co.id dan WhatsApp

"Bagaimana investor bisa masuk kalau infrastruktur listriknya belum baik, bagaimana desa bisa meningkatkan perekonomiannya kalau listrik juga belum masuk. Sehingga listrik ini harus menjadi perhatian di daerah," tambah Ketua IKBM Kalbar ini.

 
Dari data yang dimiliki oleh pihak PLN disebutkan bahwa dari Kalimantan Barat memiliki 2.130 Desa sesuai dengan Permendagri No. 137 Tahun 2017 dimana 1.532 Desa berlistrik PLN, 249 Desa berlistrik Non PLN, dan 349 Desa belum berlistrik. 

Kemudian hal ini menjadi target PLN dalam road map sampai dengan Tahun 2023 agar semua desa dapat teraliri listrik.

Namun memang tantangan yang dihadapi Kalimantan Barat adalah luasnya wilayah membuat besarnya biaya investasi dalam pengembangan jaringan, belum lagi pay back period yang bisa lebih dari 5 tahun karena desanya jauh dan rumahnya juga tidak banyak.

"Kalbar khususnya memang luasan wilayah menjadi tantangan tersendiri, namun saya ingin menguatkan peran negara disini. Walaupun secara bisnis ini merugikan namun listrik ini kan untuk hajat hidup orang banyak, peran negara diperlukan untuk mempertimbangkan aspek sosial dan ekonominya sehingga jangan hanya menggunakan pertimbangan bisnis," katanya.

"Toh PLN inikan perusahaan milik negara, seharusnya jangan hanya menjadi penyumbang pendapatan negara, namun juga menjadi penggerak perekonomian negera," timpal Sukiryanto.

Lanjutan dari penjelasan Sukiryanto bahwa diharapkan ada peran yang lebih dari perusahaan-perusahaan negera, misalnya perusahaan karya harusnya memberi ruang kepada UMKM agar bisa menjadi vendor atau bahkan sub-contractor.

• Sukiryanto Dorong Bank Kalbar Syariah Jadi Leader di Pasar Keuangan Syariah

Perusahaan perumahan misalnya ikut dalam pengembangan kawasan di suatu daerah dan juga mengajak UMKMnya masuk dalam jaringan distribusinya.

Atau contoh lainnya, kata dia, perusahaan negera yang bergerak di perhotelan atau pusat perbelanjaan juga bisa memberikan ruang kepada UMKM agar bisa ikut didalamnya. 

"Sehingga jangan hanya berorientasi pada keuntungan saja, namun juga memperhatikan aspek sosial dan budayanya," bebernya.

Terlebih, dikatakan Sukiryanto, Presiden Jokowi terus mendorong untuk PLN bertransformasi dengan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan dalam memproduksi listrik, salah satunya dengan implementasi Co-Firing PLTU dan Kalimantan Barat sudah memiliki beberapa PLTU yang tersebar di beberapa wilayah. 

Metode Co-Firing ini adalah metode mencampurkan 5 persen dari total bahan bakar dengan bahan olahan campuran seperti serbuk kayu, cangkang sawit, atau pelet sampah.

"Pelet sampah untuk Co-Firing PLTU ini bisa jadi solusi untuk Pemerintah Daerah dalam mengelola sampah, secara bisnis mungkin pihak swasta agak kesulitan mengelola ini karena tidak menguntungkan. Namun bagi pemerintah bisa menjadi jalan alternatif yang efisien untuk mengatasi persoalan sampah dengan memproses sampah menjadi pelet sampah untuk olahan campuran PLTU," papar Sukiryanto.

Sukiryanto juga mengharapkan dukungan dari PLN untuk perumahan subsidi yang menjadi program stimulus ekonomi karena memang properti selain merupakan usaha padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, properti juga memiliki banyak turunan bisnisnya sehingga pemerintah berharap dapat menjadi alat untuk mempertahankan daya beli serta penggerak ekonomi. 

Listrik, dikatakannya, menjadi sangat penting karena didalam persyaratan akad kredit untuk rumah subsidi diwajibkan rumahnya telah terpasang listrik. 

Polemik di perumahan subsidi ini terjadi karena perumahan subsidi biasanya terletak di kawasan yang belum padat penduduknya sehingga jaringan listrik juga terbatas, maka developer pada pengajuan listriknya sering terbentur dengan polemik aturan rasio investasi yang harus dihitung oleh PLN.

"Polemik listrik untuk rumah subsidi ini memang terus menjadi batu sandungan, disisi developer ingin listrik cepat terpasang dan disisi PLN mereka terbentur oleh peraturan. Sehingga perlu adanya sinergi antara stakeholder yang lebih tinggi sehingga ada akselerasi, dan opsi sharing investasi tidak menjadi opsi untuk proyek perumahan subsidi ini," pinta Sukiryanto.

Lebih lanjut, Sukiryanto mengatakan sebagai anggota DPD RI ia akan terus memberikan pertimbangan kepada Pemerintah agar perkembangan daerah terus di prioritaskan dan persoalan listrik di kalbar dapat menjadi catatan khusus agar desa-desa yang telah masuk dalam roadmap tersebut dapat menikmati listrik tepat waktu.

Untuk diketahui, pada rapat atau pertemuan tersebut hadiri oleh GM PLN UIW Kalbar, Manager Niaga, Manager Pemasaran, Humas, Jajaran PLN, Perwakilan dari REI dan Perwakilan dari UMKM.