Bupati Muda Dorong ASN Kubu Raya Beli Beras Lokal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali program beras lokal Kubu Raya, pada Jumat (7/8/2020).

Hal itu dilakukan dengan memberikan jaminan pasar sistemik yang konkret.

Salah satu caranya melalui kerja sama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kubu Raya.

Dalam jaminan pasar sistematik ini, para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kubu Raya diarahkan untuk membeli beras produksi masyarakat petani lokal.

Dimana Muda Mahendrawan mengatakan di dalam gaji ASN terdapat komponen tunjangan beras.

Sehingga kerja sama pembelian beras lokal melalui KTNA sama sekali bukan paksaan.

Sebab sejatinya Muda menjelaskan dana pembelian beras telah ada di dalam gaji setiap ASN.

“Seperti diketahui, dalam penghasilan ASN itu ada jatah beras. Cuma belum dibelikan langsung. Nah, kita mengarahkan saja," tuturnya, Jumat (7/8/2020).

"Artinya tidak memaksa karena memang sudah ada uang jatah berasnya. Kita ingin memberikan peta jalan supaya sama-sama membantu petani dan itu dimulai dari kita dulu di pemerintahan. Jadi harus memberi teladan,” kata Muda menjelaskan.

• Keluhan Masyarakat Desa Penyarang Ketapang Bakal Disampaikan Christiandy Sanjaya

Ia mengatakan pertemuan tindak lanjut kerja sama dengan KTNA yang sudah dilakukan sangat penting dilakukan.

Agar kedua belah pihak dapat menyepakati teknis pelaksanaan kerja sama.

Sehingga siklus dan sirkulasi dari proses kerja sama berjalan dengan lancar. Dimulai dari proses produksi, pengemasan, hingga pendistribusian.

“Ini sudah menjadi tanggung jawab kita juga untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat sektor pangan. Yang mana ini sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran," tuturnya.

"Apalagi pengangguran usia muda yang mana itu perlu kita lakukan supaya tingkat urbanisasi juga semakin rendah dan akhirnya desa menjadi sasaran masa depan,” tambahnya.

Lebih lanjut Bupati itu meminta KTNA untuk memastikan manajemen pengelolaan dilakukan secara profesional.