Ahli Epidemiologi Sebut Kebijakan Gubernur Sutarmidji Dibidang Pendidikan Berpihak Pada Masyarakat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ahli Epidemiologi sekaligus ketua Tim kajian Ilmiah Covid-19 Poltekkes Kemenkes Pontianak, Dr. Malik Saepudin, SKM. M.Kes menilai bahwa kebijakan Gubernur Kalimantan Barat dibidang pendidikan di tengah pandemi Covid-19 ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.

Bahkan dikatakannya kebijakan itu sudah berpihak kepada masyarakat dan khususnya dibidang pendidikan.

Penilaian itu dikatakannya berdasarkan data evaluasi perkembangan Covid-19, khusus di lingkungan pendidikan, mulai dari tenaga pengajar, karyawan dan peserta didik hingga diperluas kepada keluarganya.

Bahkan di wilayah mereka tinggal.

Hal itu menurutnya bukan hanya didasarkan pada zonasi tingkat risiko lokasi sekolah saja.

Namun juga dipertimbangakan daerah tempat tinggal mereka.

"Bisa jadi bersal dari wilayah dengan tingkat risiko berbeda atau bahkan dari zona merah," ungkapnya, Senin (3/8/2020).

• Gubernur Sutarmidji Larang 2 Maskapai Bawa Penumpang dari Surabaya ke Pontianak

Harus disadari bersama wabah Covid-19 ini masih berlangsung, lanjut Malik Saepudin

"Mungkin dalam waktu yang lama, sampai proses diketemukan vaksin Covid-19. Dengan demikian upaya pencegahan melalui pembatasan pergerakan manusia, terutama manusia yang abai dalam protokol kesehatan," jelasnya.

Dr. Malik mengungkapkan pergerakan wabah Covid-19 ini seirama dengan pergerakan manusia.

"Semakin dinamis pergerakan atau mobilitas penduduk, maka akan semakin meningkatkan risiko penularan dan penyebarannya," bebernya.

Menurutnya peserta didik SD, SMP dan SMA usia muda, memiliki pertahanan tubuh yang lebih baik, sehingga meskipun postif Covid-19 hanya timbul gejala ringan saja.

Bahkan tanpa menunjukan gejala apapun.

Hal itu dikatakannya sesuai hasil penelitian epidemiologi yang menunjukan presentasi tinggi yaitu 80%.

"Jika kepatuhan mereka rendah untuk melakukan protokol kesehatan, maka sangat berpotensi sebagai sumber penular baru dan menciptakan klaster baru di lingkungan sekolah," ungkapnya.

Oleh karenanya Ia menyarankan kepada Pemprov Kalbar dan kabupaten kota agar terus meningkatkan evaluasi kesiapan dengan berbagai kegiatan seperti pemeriksaan swab dan juga melakukan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan.

Sehingga masyarakat mendapatkan informasi terkait berapa persen sekolah yang disiplin terhadap protokol kesehatan.

"Perlu diuji cobakan pada beberapa sekolah yang siap dengan protokol kesehatan, pelaksaanan tatap muka bukan sebuah kewajiban, tetapi dimodifikasi dengan metode fifty-fifty, yaitu modifikasi antara daring (online) dengan luaring (offline)," tuturnya.

"Sekali lagi, kita semua setuju dengan kebijakan Menteri Pendidikan beberapa waktu yang lalu, bahwa keselamatan peserta didik menjadi hal yang paling utama, dalam penerapan adaptasi kebiasan baru (AKB) berupa tatap muka di sekolah," ungkapnya.

• BREAKING NEWS - Gubernur Sutarmidji Ancam Tutup Penerbangan Surabaya Pontianak Selamanya

Oleh karenanya ia menyarankan meski nantinya dalam pelaksanaan belajar tatap muka dilaksanakan tentu harus tetap melibatkan orang tua/wali dalam menyepakati penerapan AKB di lingkungan sekolah.

Bersadasrkan edarkan hasil evaluasi dari Diskes Kalbar dan kabupaten kota di Kalbar yang masih diketemukan sejumlah guru dan siswa yang terkonfirmasi Covid-19 pada, Sabtu (1/8/2020) lalu.

Dr. Malik menyampaikan bahwa langkah itu dapat dijadikan sebagai inovasi dan sangat baik dengan kecepatan dan ketepatan hasil pemeriksaan metode real time PCR di Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak.

"Hal ini juga mencerminkan adanya daya dukung Pemrov Kalbar dan kabupaten kota dalam melakukan evaluasi yang lebih cepat dan tepat, serta menjamin pealksanaan penanganan dan pengendalian Covid-19 di Kalbar yang lebih baik," katanya.

Semoga semua komponen masyarakat mendukung dalam persiapan penarapan tatap muka peserta didik sekolah dan termasuk pihak swasta juga ikut berperan aktif dan bekerjasma sesuai dengan arahan Pemerintah.

Terutama di lingkungan pesantren, hendaknya benar-benar menjalankan ketentuan yang digariskan.

"Sehingga percepatan penaganan Covid 19, dapat dikalsankan dengan baik," harapnya. (*)