Sekolah Tatap Muka 1 Agustus 2020

Syarat Sekolah Tatap Muka 1 Agustus 2020, 63 Guru dan Petugas SMPN 1 Pontianak Jalani Tes Swab

Dinas Kesehatan kota Pontianak melakukan swab tes kepada 63 guru dan petugas di lingkungan SMPN 1 Pontianak.

Penulis: David Nurfianto | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/NI MADE GUNARSIH
BERFOTO - Beberapa Guru berfoto dengan Dinas Kesehatan setelah melakukan Swab di halaman SMPN 1 Pontianak, Kamis (23/7/2020) siang. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dinas Kesehatan kota Pontianak melakukan swab tes kepada 63 guru dan petugas di lingkungan SMPN 1 Pontianak sebagai persiapan pembelajaran tatap yang rencananya akan dimulai pada 1 Agustus 2020 mendatang pada Kamis (23/7/2020) pagi.

Pengambilan swab dilakukan oleh tenaga medis Dinkes kota Pontianak dihadiri pula pengawas sekolah dinas Pendidikan Kota Pontianak.

Dalam kesempatan ini Fahrulan Rozali selaku wakil Kepala SMPN 1 Pontianak bidang akademik menyambut baik upaya pemerintah mempersiapkan pembelajaran tatap muka.

"Kami menyambut baik kegiatan ini serta berharap hasil swab semua guru negatif covid agar sekolah bisa segera mempersiapkan proses pembelajaran tatap muka bagi kelas IX," ungkapnya.

Syarat Sekolah Tatap Muka 1 Agustus 2020, Guru dan Siswa Wajib Rapid Test dan Tes Swab

Syarat Sekolah Tatap Muka 1 Agustus 2020, 104 Guru SMAN 1 Pontianak di Tes Swab Hari Kamis

Selama menunggu hasil swab diumumkan sekolah sudah bersiap jika pembelajaran tetap muka bagi kelas 9 dilakukan seperti menyediakan fasilitas pencucian tangan dan mengatur penggunaan ruang kelas sesuai protokol kesehatan.

"Kami juga sudah mempersiapkan berbagai fasilitas penunjang seperti tempat cuci tangan dan mengubah kapasitas kelas yang awalnya mencapai 32 siswa menjadi 16 siswa saja agar bisa tetap menjaga jarak hingga 1 meter," lanjutnya.

Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Kampus Pontianak.
Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Kampus Pontianak. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/UBSI KAMPUS PONTIANAK)

http://www.bsi.ac.id 

Selain itu sekolah juga berencana mengurangi waktu pembelajaran sehingga siswa tidak terlalu banyak interaksi dan bisa cepat kembali ke rumah setelah pembelajaran selesai.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Kalbar Tak Setuju Kebijakan Gubernur Sutarmidji Sekolah Tatap Muka

Hingga saat ini sekolah belum menginformasikan secara formal terkait pembelajaran tatap muka mengingat masih ada beberapa proses yang harus dilakukan serta menunggu petunjuk dari dinas.

"Kami menunggu arahan dari dinas terkait pemberitahuan pembelajaran tatap muka, sehingga sampai saat ini siswa belum kami informasikan sampai ada surat keputusan pasti dari pemerintah" jelasnya.

Kurang Setuju

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalbar, Tony Kurniadi mengaku kurang setuju dengan kebijakan Pemprov Kalbar untuk kembali mulai proses belajar mengajar dengan tatap muka.

Menurut politisi PAN ini, keselamatan dan kenyamanan para peserta didik menjadi yang utama dan mestinya tidak untuk menjadi kebijakan coba-coba.

"Ini kan masih dalam suasana pandemi, artinya kita mesti banyak bersabar, karena kondisi seperti ini, untuk anak didik kita jangan main kebijakan coba-coba, kita sayangilah anak didik seperti anak kita, dan sangat riskan jika dibuka," kata Tony, Kamis (23/7/2020).

"Belajar dari luar negeri ketika membuka sekolah jumlah yang positif Covid-19 kembali meledak sehingga sekolah ditutup kembali, kita harus belajar dari situ," tuturnya.

"Kita juga jangan terlena dengan zona hijau, dan segala macam, dengan rencana Gubernur membuka sekolah mesti dikaji ulang," tambah Legislator Dapil Sambas ini.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Sugeng mengatakan bahwa sudah menyurati seluruh SMA Negeri Se-Kalbar untuk menyiapkan sarana dan prasarana sekolah sebelum sekolah dibuka pada 1 Agustus 2020 sesuai arahan Gubernur Sutarmidji.

Tony mengatakan sebelum sekolah dibuka untuk para guru akan di swab oleh Dinkes Kalbar yang akan bekerjasama dengan Dinkes Kabupaten Kota.

"Terkait dengan hal ini, mestinya pemerintah membuat program bantuan sosial dibidang pendidikan kepada yang membutuhkan, baik seperti membeli kuota internat dan lainnya," ujarnya.

"Kita juga minta kepada operator selular, ini kesempatan untuk memberikan bantuan karena selama ini juga memetik keuntungan dari pengguna, bagaimana membuat kuota gratis dan sebagainya, kemudian dikomunikasikan ke tingkat desa hingga RT," timpal Tony.

Terlebih, kata pria berjenggot ini, vaksin untuk covid 19 juga belum ditemukan sehingga bakal rentan bagi para peserta didik.

"Sampai sekarang juga belum ada vaksin untuk covid 19, oleh karena itu saya kira kita bisa memaklumi dengan kondisi ini, kita perlu bersabar dan mencarikan solusi, dan yakinlah sesungguhnya ini ikhtiar kita karena cobaan dari Allah SWT," bebernya.

"Tidak apa-apa, kita perpanjang lagi misalnya untuk belajar dirumah, kemarin juga sudah kita lewati dan berhasil dengan baik, sekarang karena masih terjadi, kita lanjutkan kembali," imbuh Wakil Ketua Fraksi PAN ini.

Lanjut dikatakannya, jika tidak ada internet, juga ada solusi misalnya melalui radio, bekerjasama dengan RRI, sehingga masyarakat bisa mendengar dan belajar melalui radio.

"Artinya ada solusi, terpenting bagaimana kita menjaga keselamatan dan kenyamanan anak didik kita. Dengan menggunakan radio sekaligus menunggu pemerintah melakukan pembangunan infrastrukrur internet hingga masuk ke desa," katanya. (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved