Tokoh Pemuda Tanggapi Capaian dan Kritikan Pembangunan di Kabupaten Sambas
Oleh karenanya mengkorelasikan visi mulia (akhlakul karimah) dengan terjadinya human traccking, kriminalisasi dan lain-lain adalah sebuah kekeliruan.
Penulis: Muhammad Luthfi | Editor: Zulkifli
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Tokoh Pemuda Kabupaten Sambas, asal Kecamatan Paloh Muji Burahman menanggapi aspirasi dan koreksi dari rekan-rekan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS).
Menurutnya pada dasarnya siapapun pasti sangat terbuka dengan kritik dan masukan yang membangun.
"Kami sangatlah mengapresiasi positif sebagai sosial control bagi pemerintahan saat ini dan hal ini sudah semestinya dilakukan untuk mengontrol pemerintahan dari tingkat Desa, Kabupaten, Provinsi dan Pusat," ujarnya, Kamis (9/7/2020).
Kata Muji, Data terkait banyaknya terjadi human tracking, pelecehan dan lain-lain tidak semestinya di kaitkan dengan visi akhlakul karimah dan lain sebagainya.
Kata dia, akhlakul karimah itu adalah sebuah contoh atau suri tauladan dari seorang pemimpin atau Bupati kepada orang yang dipimpinnya.
"Contoh bagaimana tauladan Bupati kepada keluarganya, kepada kawan-kawannya.
Apakah selama pak Atbah menjadi bupati melakukan diskriminasi, korupsi, nepotisme dan lain-lain," katanya.
• FPPD Apresiasi Raihan Opini WTP Pemkab Sambas, Jakaria: Harus Dipertahankan
• Pemkab Sambas Salurkan Bantuan Kepada Penyandang Disabilitas
"Sehingga saat ini belum ade keluarga bupati yang nepotisme di segala lini, rekrutment pejabat sudah mekanisme open bidding, pekerjaan proyek tidak melibatkan keluarga serta banyak hal baik lainnya yang bisa dijadikan tualadan atau role model," tuturnya.
Sementara itu, terkait dengan banyaknya human tracking dan lain-lain ini memang menjdi perhatian serius, bukan hanya oleh Bupati akan tetapi ini juga menjadi perhatian serius oleh Desa.
Sebab sesuai kewenangan lokal berskala desa dalam konsep sociaty governing community.
"Masyarakat Desa mengidentifikasi dan menemu kembali persoalan desa, desa merencanakan dan melaksanakannya serta desa melakukan pengawasanya konkretnya perlu didorong peraturan desa tentang keamananan dan keterntraman hidup didesa," ungkapnya.
"Selain nanti Kabupaten juga memberikan treatment dan apresiasi khusus kepada desa.
Harus dihidupkn kembali ssistem keamanan didesa yang diinisiasi dan dikelola oleh desa sebagai civil society," tegasnya.
Oleh karenanya mengkorelasikan visi mulia (akhlakul karimah) dengan terjadinya human traccking, kriminalisasi dan lain-lain adalah sebuah kekeliruan.
Karena persoalan ini juga dialami oleh semua Bupati yang sebelumnya.
• Potensi Berskala Internasional, Atbah Ingin Pariwisata Temajuk Menjadi Primadona
• Bupati Atbah Ajak Berpolitik Santun Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
"Sementara itu, terkait dengan masyarakat unggul menurut IPM 66,61% ini adalah data tahun 2018.
Sedangkan data tahun 2019 (terupdate) IPM sambas sudah 67,02 sementara angka kemiskinan menurun signifikan dari tahun 2018 (8,55) menjadi 8,19," katanya
Sementara itu, terkait dengan status kemajuan dan kemandirian Desa, di ungkapkan oleh Muji juga meningkat signifikan.
Dimana Desa Mandiri dari tahun 2018 yang masih belum ada sama sekali, meningkat di 2019 menjadi 8 Desa, dan tahun 2020 meningkat signifikan menjadi 38 dan tidak ada lagi desa sangat tertinggal di Kabupaten Sambas.
"Bahkan status Kabupaten Sambas dari tahun 2018 tertinggal, tahun 2019 berkembang dan yahun 2020 dengan nilai agregat IDM 0,725," katanya.
"Untuk indeks reformasi birokrasi mendapatkn predikat B berturut turut dari tahun 2017-2020, begitu juga penilaian BPK terhadap laporan keuangan Pemda dari 2017-2020 juga sudah mendapatkan dua kali opini WTP," tuturnya.
Sedangkan untuk data angka kemiskinan ungkap Muji, mestinya penilaiannya adalah bukan dari target rata-rata Provinsi kata dia.
Akan tetapi dari target Kabupaten 8,32% terealisasi menjadi 8,19%, kemudian data angka fakir miskin yang berjumlah 169.710 jiwa tersebut adalah data DTKS.
"Kita sangat bertrimaksih dengan adanya kontrol sosial dari mahasiswa kedepan sebelum melakukan aksi lebih bijak diadakan forum diskusi ilmiah agar gerakan mahasiswa tidak terkesan tendensius politis, nilai D yang diberikan itu kami apresiasi sebagai nilai D-best," tutupnya.
Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontiana
--