Sutarmidji Umumkan Ajaran Baru Mulai Senin 13 Juli, Larang Sekolah Jual Seragam dan Tarik Iuran

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji saat diwawancarai Tribun Pontianak, Senin (6/7/2020).

Sejak beberapa tahun terakhir pengelolaan SMA/SMK negeri berpindah dibawah naungan pemerintah provinsi.

Semenjak Sutarmidji menjadi Gubernur Kalbar dan didampingi Wakil Gubernur Ria Norsan satu diantara program mereka adalah memprogramkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSda) untuk SMA/SMK negeri.

Oleh sebab itu, ia menegaskan jangan sampai ada sekolah dan kepala sekolah yang melakukan daftar ulang kembali pada muridnya.

Banyak hal yang perlu diurus kepala sekolah dan pihak sekolah dari pada sibuk mengurusi daftar ulang.

Kepala sekolah dimintanya harus proaktif dalam menyiapkan proses pembelajaran ditengah pandemi saat ini bukan malah sibuk mengurus daftar ulang dan membuat pengumuman daftar ulang.

"Saya akan copot kepala SMA SMK yang tidak aktif dan tidak mempersiapkan segalanya untuk proses belajar," ucap Sutarmidji tegas.

Melihat ada sekolah yang malah sibuk mengurus daftar ulang dan dalam setiap daftar ulang pasti ada biaya-baiya yang harus dikeluarkan murid.

Ia tak segan mencopot kepala sekolah apabila menarik iuran dari murid untuk alasan apapun. 

"Ini yang dikeluarkan kepala sekolah malah pengumuman daftar ulang, bayar sekian lah, alasan beli baju, beli celana, itu yang diurus kepala sekolah," ucapnya meradang masih ada kepala sekolah yang mengeluarkan pengumuman daftar ulang.

Tapi bagaimana ruangan diatur, bagaimana mempersiapkan meubeler tidak diatur dengan baik oleh pihak sekolah.

Kepala sekolah dimintanya cobalah berpikir bagaimana muridnya membeli pakaian sendiri dan mereka hanya diarahkan saja sehingga tidak membebani murid.

Harusnya kondisi seperti ini tidak adalagi daftar ulang dan itu sangat membebani murid.

"Saya pastikan akan membuat aturan tidak ada daftar ulang lagi. Kalau sudah daftar ulang pasti ada biaya yang dikenakan pada murid, hal itu tidak boleh lagi terjadi," tegasnya.

Ia menambahkan daftar ulang itu tidak perlu dilakukan.