Edi Kamtono Harap Tak Ada Siswa Putus Sekolah, Hingga Kamis PPDB SMP Pontianak 6513 Peserta
Sekolah negeri memang terbatas, hanya ada 28 SMP di Kota Pontianak. Tapi Sekolah swasta masih memungkinkan dan masih banyak ruangnya
Penulis: Hamdan Darsani | Editor: Jamadin
lihat foto
Ia menyatakan komitmen seluruh pelaksanaan PPDB di Kota Pontianak berjalan sesuai rencana dan jadwal yang telah ditentukan.
"Kita juga juga berharap tidak ada protes dari para orangtua terkait pelaksanaan PPDB ini. Untuk menghindari hal itu seluruh panitia dan pihak sekolah juga telah menjalankan seluruh aturan dan juknis yang berlaku," ujarnya.
Ada Penambahan SMPN
Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin akan mendorong Pemkot Pontianak untuk menambah jumlah SMPN baru.
Menurutnya jika merujuk pada aturan zonasi dalam sistem penerimaan siswa baru, sebaran sekolah secara merata tentu hal mutlak yang harus dilakukan.
"Idealnya sebaran sekolah di setiap kecamatan harus proporsional. Insya Allah kami di DPRD akan mendorong pemkot kota Pontianak untuk menambah SMP di setiap kecamatan," ujar Satarudin.
Namun demikian, alasan kuota kursi di SMPN negeri di Kota Pontianak sudah tentu tidak bisa mengakomodir seluruh calon peserta didik baru yang mendaftar pada PPDB tahun 2020 ini.
Sehingga sudah tentu beberapa di antaranya bisa memilih alternatif sekolah Swasta yang tersebar di Kota Pontianak.
"Saye berharap semua anak anak kota Pontianak bisa melanjutkan di sekolah negeri tapi karna keterbatasan sekolah pada akhirnya akan ke swasta," ujarnya.
Akan tetapi, Satar menegaskan bahwa Pemerintah harus menjamin seluruh warga yang tidak mampu dapat diakomodir haknya untuk melanjutkan pendidikan meskipun sekolah di lembaga pendidikan yang di kelola swasta
"Mungkin bagi calon siswa yang tidak bisa masuk di sekolah negeri nanti tidak patah semangat, dan bisa tetap mendaftar ke sekolah swasta. Jika ada yang tidak mampu bisa segera mengajukan permohonan bantuan pendidikan yang telah dibuat oleh Pemkot Pontianak," ujarnya.
Tak hanya di jenjang SMP. Ketua DPRD Pontianak dua periode itu mengharapkan Walikota Pontianak dapat terus menjalin koordinasi dengan Gubernur Kalbar untuk menambah sebaran SMA di Kota Pontianak. Karena banyak laporan dari masyarakat bahwa saat PPDB jenjang SMA tidak bisa sepenuhnya masuk ke SMAN lantaran kebijakan zonasi.
"Oleh karena itu kami juga akan berkoordinasi sama walikota supaya ada penambahan SMA di Pontianak, tentu itu perlu dibicarakan lebih lanjut dengan gubernur Kalbar," tukas Satarudin.
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak
Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
