Gubernur Kalbar Sutarmidji Sampaikan Permohonan Maaf Pada Rakyat Kalbar, Ada Apa?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dilanda pandemi Covid-19 Gubernur Kalbar Sutarmidji, menjelaskan sangat menggangu pembangunan di Kalbar.

Midji menjelaskan terhambatnya pembangunan lantaran anggaran dari pemerintah pusat tidak ada.

Selain itu, PAD juga tidak mencapai target uang telah ditetapkan sehingga pembangunan tidak berjalan lancar.

• Gubernur Sutarmidji 200-300 Kali Hubungi Kadis Kesehatan dalam Sehari Tanyakan Perkembangan Covid-19

Termasuk untuk membebaskan lahan pembangunan Jembatan Kapuas III Pemprov harus memutar otak.

"Saya minta maaf kepada masyarakat, karena kondisi ini membuat hambatan pembangunan kita. Mulai dari perbaikan jalan maupun pembangunan jalan provinsi di daerah-daerah semua terhambat," ucap Sutarmidji, Kamis (2/7/2020).

Itu semua karena anggaran dari pusat tidak ada yaitu Dana Alokasi Fisik (DAK) dari pusat tidak disalurkan dan dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Kemudian beberapa anggaran dipotong, selanjutnya PAD Kalbar dipastikan tidak capai target.

• Sutarmidji Target Bangun Jembatan Kapuas III, Dorong Realisasi 3 Proyek Strategis Nasional Kalbar

"Nah kalau 10 persen saja tidak tercapai artinya Rp 240 miliar kurangnya PAD. Kalau sampai 20 persen tidak sampai target  maka kekurangan PAD dari target capai Rp 480 M," jelas Midji.

Sehingga kondisi ini sangat menggangu program pembangunan yang ada di Kalbar dan ia meminta maaf pada masyarakat.

Namun ia memastikan tetap berupaya melakukan pembangunan di Kalimantan Barat.

Temasuk merealisasikan pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Kapuas III.

"Tapi bagaimanapun kita tetap melakukan pembangunan, nah untuk menyiasati agar kita cepat membebaskan lahan saya ada rencana menilai aset-aset bernilai ekonomis Pemprov Kalbar," ucap Sutarmidji.

• Sutarmidji Umumkan Jembatan Kapuas III Dibangun 2021 Butuh Rp 200 Miliar Bebaskan Lahan, Cek Lokasi!

Sehingga pemerintah pusat bisa segera merealisasikan pemnangunan jembatan kapuas 3.

Rencana untuk menilai asat-aset Pemprov yang dari sisi nilai ekonomis bagus tapi menjadi lahan tidur adalah solusi untuk mempercepat pembebasan lahan pembangunan Jembatan Kapuas III.

"Misalnya di Wajo, Pontianak Utara kemudian hampir semua kabupaten banyak aset Pemprov yang tidak dimanfaatkan. Saya akan mengusulkan kedewan mengapa ini tidak dinilai oleh appraisal serta DJKN kemudian dilelang secara terbuka," katanya.

Dana dari hasil lelang digunakan untuk pembebasan lahan Kapuas III.

Kemudian untuk pembaran atau pembebasan lahan  Kapuas III juga harus melalui apraisal, sehingga nilainya ditetapkan mereka secara independen.

Pemprov Kalbar tidak akan melebihi dari nilai yang ditentukan apraisal.

"Apabila ada hambatan, saya akan menggunakan sesuai aturan yaitu mengkonsinyasikan pada pengadilan agar semuanya bisa berjalan baik," sebutnya.

• INGAT Ajudan Presiden Jokowi Syarif Muhammad Fitriansyah? Gubernur Sutarmidji Sampai Ucap Selamat

Pembebasan lahan serta penjualan aset nanti akan ia koordinasikan dan meminta pendampingan dari Korsupgah KPK.

Agar semua transparan, ini merupakan proyek strategis nasional.

BPK dan BPKP juga harus memberikan pendampingan termasuk Kejaksaan.

"Saya tidak mau ada gangguan dalam percepatan pembangunan proyek strategis nasional di Kalbar. Sebab kalau proyek-proyek strategis nasional ini terhambat, yang rugi adalah Kalimantan Barat," ujar Sutarmidji.

• Bupati Atbah Terima Beras Cadangan Pangan dari Pemprov Kalbar

Jadi jangan ada yang beranggapan negatif dari menjual aset dan sebagainya, dari pada aset yang ada tidak dimanfaatkan malah menjadi masalah kedepannya sebaiknya di dilelang.