Dukung Pembangunan Jembatan Kapuas III, Ini Kata Pimpinan DPRD Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Prabasa Anantatur menjelaskan jika pihaknya mendukung penuh pembangunan Jembatan Kapuas III yang direncanakan bakal menghubungkan Kabupaten Mempawah dan Kubu Raya.

"Kami selaku pimpinan DPRD dan begitu membaca dimedia begitu seriusnya Gubernur kita, Sutarmidji ingin membangun Jembatan Kapuas III. 

Karena kita lihat bersama jembatan Kapuas III sangat kita perlukan. 

Inikan keinginan masyarakat, tidak hanya masyarakat Kota Pontianak.

• Kalapas II B Singkawang Nilai Program Asimilasi Berhasil, Ini Alasannya

• BREAKING NEWS - Dump Truk Bermuatan Tabung Elpiji Nyebur ke Sungai di Sekadau Hilir

Tapi kalau kita melihat juga seperti masyarakat Sambas, Singkawang, Mempawah dan juga Landak yang memang melewati atau Jembatan Kapuas I merasa stress duluan karena harus melihat kemacetan,

Maka untuk itu pada saat Gubernur yang dijabat Cornelis berkonsentrasi penuh membangun Jembatan Kapuas III. 

Tapi dua periode belum bisa terlaksana dan mudah-mudahan di era Gubernur Sutarmidji apa yang diinginkan masyarakat bisa terbangun," kata Prabasa, Kamis (02/07/2020).

Terlebih, kata dia, Jembatan Kapuas III juga sudah menjadi Presiden Jokowi pada saat kedua kali berkampanye di Kalbar.

Ada sejumlah janji Presiden Jokowi, ujar Prabasa, salah satunya adalah Jembatan Kapuas III, kemudian Jembatan Sungai Sambas Besar dan Jalan Tol Singkawang-Pontianak.

• Sembako dari Malaysia Masuk ke Sambas, Ini Penjelasan Diskumindag

Seperti diketahui, Jembatan Kapuas III bakal dilaksanakan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Rencananya dibangun dari Wajok, Mempawah ke Pal 9, Kubu Raya.

"Kaitan pembebasan lahan banyak menggunakan biaya yang cukup besar. 

Mudah-mudahan proyek strategis nasional ini kita bersama-sama sehingga pada 2021 bisa terlaksana, ini harapan kita," ujarnya.

Mengenai masalah pembiayaan Jembatan Kapuas III, disebutkan Prabasa tentu tidak bisa mengandalkan APBN saja.

Mengenai pembebasan lahan harus digunakan bersama-sama dengan APBD Provinsi dan Kabupaten Kota.

Terlebih pembebasan lahan yang menggunakan anggaran cukup besar sehingga memerlukan pengawasan, dan perlu dibentuk tim khusus untuk pembebasan lahan ini baik Kejaksaan dan Kepolisian.

• TERPOPULER! Kabar Gaji ke 13 Tahun 2020 dan Klaim Token Listrik Gratis Juli Login PLN.CO.ID atau WA

"Saya menyarankan informasi kepemilikan tanah itu rill harus tau, tentu informasi kepemilikan tanah adalah Kepala BPN Kalbar. 

Sehingga harus dilibatkan, karena jika tidak maka akan sulit mengetahui informasi-informasi ataupun kepemilikan tanah itu," kata Prabasa.

"Kami anggota DPRD mengawasi dan mensupport kegiatan Provinsi agar bersama nanti mencarikan dananya untuk tidak membebankan APBD yang saat ini kita gunakan," tambah Wakil Rakyat Dapil Sambas ini.

Gubernur, lanjutnya, juga sudah meminta persetujuan DPRD mengenai penjualan barang milik Pemprov Kalbar yakni lahan tidur sehingga kita ingin Jembatan Kapuas III bisa terealisasi. 

 Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

--