Breaking News:

Aliansi Mahasiswa di Pontianak Tolak RUU HIP, Ini Penjelasan DPRD Kalbar

Kedatangan elemen mahasiswa itu dalam rangka menggugat sejumlah hal, mulai dari Pendidikan, RUU HIP, UU Minerba, Kasus Novel Baswedan hingga

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Zulkifli
TRIBUNPONTIANAK/RIDHO PANJI PRADANA
Perwakilan elemen mahasiswa saat disambut pimpinan DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (30/06/2020). 

Elemen mahasiswa itu pun disambut oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Sy Amin Muhammad didampingi jajaran seperti Ketua Fraksi Partai Gerindra, Yuliana dan Anggota Fraksi PKS-PPP, Mad Nawir.

Bupati Jarot Minta Diskominfo Perbanyak Produksi Video Pendek Simulasi New Normal

Korlap aksi elemen mahasiswa di DPRD Provinsi Kalbar, Muhammad Ulil Azmi menjelaskan jika ada beberapa poin menjadi tuntutan pihaknya.

Hal ini menyusul problematika pandemi Covid-19 yang berdampak kepada pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sosial masyarakat.

"Kurang fokusnya pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19 sehingga berdampak luas ke daerah-daerah di Indonesia. 

Bahkan masyarakat dibuat resah dengan kebijakan-kebijakan yang ada, di antaranya yaitu, pemaksaan sistem pendidikan yang memberatkan, pembahasan RUU HIP diwaktu yang tidak tepat, mirisnya keputusan kasus hukum Novel Baswedan dan janggalnya undang-undang Minerba yang sudah disahkan," katanya, Selasa (30/06/2020).

Maka dari itu, dikatakannya, mewakili aliansi Mahasiswa Kalbar meminta kepada instansi terkait Pendidikan membuat rancangan dan kebijakan baru yang lebih memperhatikan kondisi masyarakat dalam menjalani konsep New Normal demi meningkatnya kualitas sumber daya manusia khususnya di Kalimantan Barat.

"Menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan Meminta DPR RI untuk merevisi Undang-undang pertambangan mineral dan batu bara (UU Minerba)," jelasnya.

Selain itu, pihaknya pun meminta penegakan hukum dalam kasus penyiraman air ke Novel Baswedan oleh anggota Polri.

Detik-detik Seorang Ibu di Pontianak Diduga Buang Bayi ke Tempat Sampah hingga Ditemukan Warga

Seperti diketahui, beberapa hari lalu massa dari berbagai elemen masyarakat juga berkumpul menyampaikan aspirasi di kantor DPRD Provinsi Kalbar.

Aspirasi yang disampaikan ialah meminta agar dicabut dan dibatalkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dari Prolegnas.

Saat itu, massa disambut Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Sy Amin Muhammad, beserta jajaran seperti Zulkarnaen Siregar, H Mad Nawir, H Ishak Ali Al Mutahar, Martinus Sudarno dan H Fatahillah Akbar. 

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

--

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved