Pegawainya Terseret Kasus Jiwasraya, OJK Junjung Tinggi Asas Praduga Tidak Bersalah

sejak dimulainya proses penyelidikan oleh pihak Kejaksaan Agung, OJK telah dan selalu memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan data dan informasi

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
OJK 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Bergulirnya kasus Jiwasrya kini ikut menyeret satu di antara petinggi OJK.

Menanggapi ini, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Anto Prabowo, dalam rilisnya pada Jumat (26/6/2020) menyebutkan sehubungan dengan pemberitaan adanya penetapan tersangka terhadap pegawai OJK mengenai proses penegakan hukum terkait Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung.

Lion AIr Perbaharui Masa Berlaku PCR dan Rapid Test Jadi 14 Hari

LURUSKAN Polemik, PDI Perjuangan Jelaskan Tujuan Awal RUU HIP dan Usul Ganti Nama Jadi RUU PIP

DANA Insentif Kartu Prakerja Telah Cair, Pemerintah juga Berikan Kepastian Pendaftaran Gelombang 4

Maka OJK menyampaikan bahwa sejak dimulainya proses penyelidikan oleh pihak Kejaksaan Agung, OJK telah dan selalu memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan data dan informasi serta asistensi yang diperlukan oleh pihak Kejaksaan Agung.

“OJK mendukung proses penegakan hukum terkait kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah,” sampainya.

Dilanjutkannya, OJK selama ini telah bekerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk membangun sistem keuangan yang sehat, stabil dan kredibel dalam rangka melindungi konsumen dan memacu pertumbuhan ekonomi.

“Salah satu falsafah penting Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegakkan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan untuk terselenggaranya sistem jasa keuangan yang menjunjung tinggi aspek governance,” sebutnya.

Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kewenangan OJK tetapi juga berhubungan dengan pelaksanaan operasional di industri perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank.

BAGAIMANA RAMALAN ZODIAK Minggu 28 Juni 2020 Aquarius Romantis, Virgo Jatuh Cinta, Aquarius & Leo?

DEADLINE Hari Ini, Kirim Segera Foto Meteran Listrik untuk Tagihan Juni 2020, Ini Caranya

Wali Kota Pontianak Apresiasi Sosialisasi New Normal dengan Gunakan Drone

Sejak OJK efektif menerima amanat peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan pasar modal dan IKNB (sejak 1 Januari 2013) dan perbankan (sejak 1 Januari 2014), OJK terus menerus melakukan berbagai penguatan dan perubahan untuk menciptakan praktik-praktik industri jasa keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance).

Sebelumnya, Kejagung menetapkan, inisial FH alias Fakhri Hilmi yang menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan periode Februari 2014-2017 sebagai tersangka baru.

Editor: Nina Soraya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved