Diwakili Sultan Pontianak, Ini Tuntutan Aksi dan Janji Anggota DPRD Kalbar pada Peserta Demo RUU HIP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sejumlah massa mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar, di Jalan Ahmad Yani Pontianak, pada Jumat (26/6/2020) siang.

Dalam aksi tersebut, beberapa anggota DPRD Kalbar menyambut perwakilan massa yang tampak dipimpin oleh Sultan Pontianak, Syarif Mahmud Melvin Al Qadri.

Beberapa legislator yang tampak seperti Wakil Ketua DPRD Kalbar, Sy Amin Muhammad (Nasdem), Zulkarnaen Siregar (Golkar), H Mad Nawir (PPP), H Ishak Ali Al Mutahar (Gerindra) dan H Fatahillah Akbar (PKS).

Sementara di luar gedung DPRD Kalbar, sejumlah massa meneriakkan yel-yel serta orasi terkait tuntutan peserta aksi.

Adapun tuntutan peserta aksi yakni menolak dan mendesak agar Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

• Demo Cabut RUU HIP di DPRD, Imam FPI Kalbar: Pancasila Sudah Final, Jangan Diotak-atik

Satu di antaranya orator yang juga Imam Daerah Front Pembela Islam (FPI) Kalbar, Habib M Iskandar Al Qadri.

Ia menegaskan bahwa Pancasila sudah final dan tidak perlu diubah lagi karena paling pas untuk bangsa Indonesia.

"Kita datang ke rumah rakyat ini tujuannya untuk menyatakan sikap tegas, tidak mau Pancasila diotak atik," kata Habib M Iskandar.

Ditegaskannya, dirinya dan jajaran akan berdiri paling depan dalam menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila, dinilai juga mengakomodir seluruh elemen dan paling cocok untuk jati diri bangsa.

Ia pun merasa jika paham komunisme mulai masuk ke dalam sistem di Indonesia, maka dari itu, ia meminta agar DPRD yang ada di Kalbar dapat menyampaikan aspirasi masyarakat ke DPR RI dan Pemerintah.

"Sekarang ini sudah mulai tidak aman, ada ancaman paham komunisme," katanya.

Janji Anggota DPRD Kalbar

Setelah menyambut perwakilan peserta aksi, sejumlah Anggota DPRD Kalbar menyampaikan janji.
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Sy Amin Muhammad menyambut baik aspirasi yang disampaikan masyarakat. Secara pribadi, ia pun berpendapat sama dengan apa menjadi aspirasi.

"Kita bersimpatik kepada masyarakat Kalbar khususnya umat Islam, mereka inikan Pancasila, sehingga jika ada indikasi orang-orang atau kelompok yang ingin merubah Pancasila mereka tidak mau, kita hargai dan hormati serta akan kita teruskan ke pusat," katanya.

"Pancasila sudah tidak boleh dikotak-katik lagi, sudah final, tinggal implementasi masing-masing saja, kalau ada usulan mengubah Pancasila semua orang juga tidak terima namun tentu juga tidak boleh memvonis salah satu Parpol," timpal Sy Amin.

Politisi Nasdem ini pun berterimakasih kepada massa yang sudah bersusah payah meluangkan waktu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

• Tolak RUU HIP, Massa Datangi Kantor DPRD Kalbar

Sementara itu, Anggota DPRD Kalbar Fraksi PKS-PPP, H Mad Nawir juga mengungkapkan serupa.

"Saya rasa kalau ideologi Pancasila sudah harga mati, Pancasila itu jalan tengah yang bisa diterima semua pihak, yang tidak mau ke Pancasila itu adalah ekstrem kanan dan ekstrem kiri, dan saat ini Pancasila sudah membuktikan kesaktiannya, begitu ada isu, indikasi yang akan merongrong Pancasila rakyat khususnya umat Islam juga menunjukan kesetiannya pada Pancasila," jelasnya.

Politisi PPP ini menyebutkan, hal yang disampaikan massa merupakan bentuk aspirasi yang baik, akan tetapi tetap harus sesuai aturan yang berlaku dan harus tertib.

"Saya juga sependapat dengan pimpinan, jangan ada pembakaran-pembakaran bendera partai, apapun itu, karena kita tidak bisa menyudutkan salah satu partai. Kita tidak setuju kepada PKI-nya, cuma jangan sampai menimbulkan perpecahan persaudaraan kita," bebernya.

"Di DPRD Provinsi ini terdapat berbagai fraksi yang mana kita bisa menyuarakan hal itu, namun tentu mesti menjadi kesepakatan lembaga, apakah lembaga ini membuat surat menolak RUU HIP, itu nanti kesepakatan bersama, dibicarakan selanjutnya," tambah politisi Dapil Kota Pontianak ini.

Di tempat yang sama, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Fraksi PKS-PPP lainnya, H Fatahillah Akbar mengungkapkan jika partai dari awal telah menarik diri dari pembahasan RUU HIP.

"Aksi ini sejalan dengan PKS sebenarnya yang memang dari awal menolak RUU HIP karena tidak memasukan TAP/MPRS tentang PKI sehingga menjadi masalah penting. Karena subtansi daripada ideologi Pancasila seharusnya masalah komunisme itu. TAP/MPRS sudah jelas menghilangkan komunisme di Indonesia, ketika RUU HIP ini masuk tanpa memasukan TAP/MPRS maka PKS menolak," katanya.

Dengan aksi ini, sebagai wakil rakyat ia mendukung penuh. Kepedulian masyarakat terkait UU atau RUU yang dibuat pemerintah sangat baik.

"Saya rasa bukan hanya RUU HIP jadi perhatian masyarakat, tapi ada yang lain, Omnibus Law misalnya yang akan berpengaruh pada masyarakat," jelasnya.

"Saya sangat senang ketika masyarakat ikut andil disetiap permasalahan negara, dengan aksi ini, ini bentuk kepedulian terhadap problem yang ada dinegara kita," tutup politisi PKS ini. (*)