Diwakili Sultan Pontianak, Ini Tuntutan Aksi dan Janji Anggota DPRD Kalbar pada Peserta Demo RUU HIP

Beberapa anggota DPRD Kalbar menyambut perwakilan massa yang tampak dipimpin oleh Sultan Pontianak, Syarif Mahmud Melvin Al Qadrie.

TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
AKSI - Sejumlah massa dari berbagai elemen menggelar aksi menolak Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), di Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (26/6/2020) siang. Sejumlah perwakilan dari masing-masing organisasi diterima perwakilan dari DPRD Provinsi Kalbar untuk menyampaikan aspirasi. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sejumlah massa mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar, di Jalan Ahmad Yani Pontianak, pada Jumat (26/6/2020) siang.

Dalam aksi tersebut, beberapa anggota DPRD Kalbar menyambut perwakilan massa yang tampak dipimpin oleh Sultan Pontianak, Syarif Mahmud Melvin Al Qadri.

Beberapa legislator yang tampak seperti Wakil Ketua DPRD Kalbar, Sy Amin Muhammad (Nasdem), Zulkarnaen Siregar (Golkar), H Mad Nawir (PPP), H Ishak Ali Al Mutahar (Gerindra) dan H Fatahillah Akbar (PKS).

Sementara di luar gedung DPRD Kalbar, sejumlah massa meneriakkan yel-yel serta orasi terkait tuntutan peserta aksi.

Adapun tuntutan peserta aksi yakni menolak dan mendesak agar Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Demo Cabut RUU HIP di DPRD, Imam FPI Kalbar: Pancasila Sudah Final, Jangan Diotak-atik

Satu di antaranya orator yang juga Imam Daerah Front Pembela Islam (FPI) Kalbar, Habib M Iskandar Al Qadri.

Ia menegaskan bahwa Pancasila sudah final dan tidak perlu diubah lagi karena paling pas untuk bangsa Indonesia.

"Kita datang ke rumah rakyat ini tujuannya untuk menyatakan sikap tegas, tidak mau Pancasila diotak atik," kata Habib M Iskandar.

Ditegaskannya, dirinya dan jajaran akan berdiri paling depan dalam menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila, dinilai juga mengakomodir seluruh elemen dan paling cocok untuk jati diri bangsa.

Ia pun merasa jika paham komunisme mulai masuk ke dalam sistem di Indonesia, maka dari itu, ia meminta agar DPRD yang ada di Kalbar dapat menyampaikan aspirasi masyarakat ke DPR RI dan Pemerintah.

"Sekarang ini sudah mulai tidak aman, ada ancaman paham komunisme," katanya.

Massa dari berbagai organisasi masyarakat di Kota Pontianak mendatangi Kantor DPRD Provinsi Kalbar untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP), Jumat (26/6/2020).
Massa dari berbagai organisasi masyarakat di Kota Pontianak mendatangi Kantor DPRD Provinsi Kalbar untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP), Jumat (26/6/2020). (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FERRYANTO)

Janji Anggota DPRD Kalbar

Setelah menyambut perwakilan peserta aksi, sejumlah Anggota DPRD Kalbar menyampaikan janji.
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Sy Amin Muhammad menyambut baik aspirasi yang disampaikan masyarakat. Secara pribadi, ia pun berpendapat sama dengan apa menjadi aspirasi.

"Kita bersimpatik kepada masyarakat Kalbar khususnya umat Islam, mereka inikan Pancasila, sehingga jika ada indikasi orang-orang atau kelompok yang ingin merubah Pancasila mereka tidak mau, kita hargai dan hormati serta akan kita teruskan ke pusat," katanya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved