Wacana E-Voting, Politisi Demokrat: Bangun Public Trust dan Political Will yang Kuat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai jika penerapan e voting harus disertai dengan public trust kepada pemerintah dan polical will yang kuat.

Sebelumnya, dikatakan dia jika pemilu merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat.

Setiap suara rakyat menjadi sangat berarti dan tidak bisa diabaikan.

Suara rakyat saat pemilulah yang menentukan siapa pemimpin negara, provinsi, kabupaten, kotamadya, hingga perwakilan di parlemen.

• PERNYATAAN Tegas Gubernur Sutarmidji | Sultan Hamid II Pengkhianat atau Pahlawan? Simak Pemaparannya

Karena itu, kata dia, seluruh aspek terkait pemilu harus dipertimbangkan dengan sematang mungkin. Sebaik mungkin. Untuk memastikan suara rakyat benar-benar terjaga.

Memastikan suara rakyat bisa tersampaikan melalui suara yang mereka berikan.

Begitu juga dengan rencana pelaksanaan e vote.

"Apakah penerapan e vote lebih bisa memastikan pemilu berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil? Apakah e vote benar-benar bisa memperbaiki berbagai permasalahan pemilu di Indonesia yang kita temukan dan hadapi di beberapa pemilu terakhir? Atau, ternyata bukan hal krusial dan esensial untuk segera diterapkan?," Kata Herzaky, Minggu (21/06/2020).

"Argumen efisiensi tata kelola pemilu memang selalu dikedepankan dalam membahas wacana e vote. Hanya, pemilu bukan semata aspek efisiensi yang mesti dikedepankan," tambahnya.

Begitu pula, lanjut Herzaky, dengan argumen memotong mata rantai potensi penyalahgunaan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di lapangan.

Untuk bisa sampai pada titik itu, rakyat mesti benar-benar percaya kepada pelaksana pemilu dan segala perangkatnya.

"Harus ada public trust yang tinggi kepada pemerintah. Bagaimana rakyat bisa percaya e vote lebih bisa memastikan pemilu berjalan dengan lebih jujur dan berintegritas, kalau rakyat sendiri tidak yakin dengan integritas penyelenggara dan pemerintah, sedangkan untuk pelaksanaan e vote lebih meminimalisir peran serta publik dalam mengontrolnya, dan lebih besar peran pelaksana dan pemerintah," jelasnya.

Memperoleh public trust itu, menurutnya, merupakan PR besar bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu sebelum dapat menerapkan sistem e vote dengan optimal.

Kedua, setelah mendapatkan public trust, harus ada political will yang kuat dari pemerintah untuk menerapkan e vote.

Pemerintah kata dia, seharusnya menyiapkan peta jalan yang terukur menuju pelaksanaan e vote dalam pemilu di Indonesia.