TANDA Amerika Serikat Ingin Berdamai dengan China? Ini Kebijakan Melunak Negara Paman Sam

Amandemen itu muncul setahun setelah AS menempatkan Huawei ke dalam "daftar entitas" Departemen Perdagangan.

Wikimedia Commons
Ilustrasi - Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kiri) dan Presiden China Xie Jinping (kanan). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Amerika Serikat (AS) seolah memberikan tanda bahwa mereka akan berdamai dengan China.

Itu ditandai dengan akan mengubah larangannya kepada perusahaan negeri uak Sam yang melakukan bisnis dengan Huawei, China, untuk memungkinkan mereka bekerja bersama dalam pengaturan standar untuk jaringan 5G.

Menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini kepada Reuters, Departemen Perdagangan AS dan badan-badan lainnya menandatangani perubahan peraturan tersebut dan sedang menunggu publikasi dalam Daftar Federal.

Amandemen itu muncul setahun setelah AS menempatkan Huawei ke dalam "daftar entitas" Departemen Perdagangan, sehingga membatasi penjualan barang dan teknologi Amerika kepada perusahaan itu terkait masalah keamanan nasional.

Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) memang sebelumnya menambahkan 33 perusahaan China dan lembaga lain ke daftar hitam ekonomi atas pelanggaran hak asasi manusia.

Daftar hitam ini menandai upaya terbaru pemerintahan Donald Trump untuk menindak perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pembelian alat militer sekaligus menghukum China karena perlakuannya terhadap minoritas Muslim di Uighur.

Pengumuman ini dilakukan ketika penguasa Partai Komunis China pada Jumat (22/5/2020) lalu mengumumkan rincian rencana untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong.

Bukan Amerika atau China Apalagi Korea Utara, Negara Eropa Ini Miliki Hulu Ledak Nuklir Terbanyak

Reuters melaporkan, Departemen Perdagangan AS menyatakan, sanksi diberikan kepada 9 perusahaan dan institusi dengan alasan mereka terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran yang dilakukan dalam kampanye penindasan Tiongkok, penahanan sewenang-wenang massal, kerja paksa dan pengawasan teknologi tinggi terhadap warga Uighur dan lainnya.

Pemerintah AS menyebut tujuh entitas komersial untuk memungkinkan pengawasan teknologi tinggi China.

Departemen Perdagangan juga menambahkan 24 organisasi pemerintah dan komersial ke daftar hitam karena mendukung pengadaan barang untuk digunakan oleh militer Cina.

Halaman
123
Editor: Haryanto
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved