Gelar Aksi Damai, Warga Tuntut Transparansi Anggaran BLT dan BST di Desa Punggur Kecil Kubu Raya

TRIBUBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Ratusan warga memadati halaman Kantor Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, pada Senin (8/6/2020).

Ratusan warga itu meramaikan halaman kantor desa punggur kecil dalam rangka melakukan aksi damai menyuarakan aspiranya untuk mempertanyakan dana bantuan penggunaan anggaran DD/ADD untuk penanggulangan wabah covid-19.

Andi Apriadi selaku wakil rakyat yang menyampaikan aspirasi tersebut mengatakan dan memastikan bahwa pihaknya melakukan tindakan tersebut mempunyai dasar dan banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, di antaranya masalah pembagian beras, BLT dan BST, serta masalah penggunaan anggaran desa.

• Tersangka Perkosaan Mengaku Ikat Pacar Korban di Pohon Sebelum Lancarkan Aksi Bejat

• Informasi Jadwal Samsat Keliling di Wilayah Kubu Raya dan Sekitarnya

Menurutnya dana desa selama ini dinilainya kurang efektif dalam penggunaannya.

"Kami melakukan tuntutan ini berawal dari keluhan masyarakat yang tidak tepat sasarannya pembagian beras dan Bantuan Langsung Tunai, dan penggunaan dana Desa yang menurut kita ada yang lebih penting daripada kebijakan yang diambil.

Sayang anggaran Desa kita besar, tapi tidak dimanfaatkan secara benar," jelasnya.

Menurut kami, transparansi dana Desa kurang masif dilakukan, sehingga banyak masyarakat tidak tau berapa anggaran Desa per tahun. Apa saja kegiatan Desa?

"Kalau banner ada tapi tidak terlalu masif.

Untuk itu kita minta pihak Desa segera membuat website yang resmi sehingga tersampaikan kepada masyarakat.

"Karena Kepala desa tidak menunjukan bukti kwitansi maka kita akan melakukan tuntutan selanjutnya agar Kepala desa Punggur Kecil mundur dari jabatanya,

• Bandara Rahadi Oesman Ketapang Dirikan Posko Pemeriksaan Dokumen Penerbangan

Ini pun kedatangan kami yang kedua.

Kami pernah audiensi pertama kami rasa kurang efektif maka kami adakan kegiatan ini," jelasnya.

Disebutkannya ada beberapa jembatan yang menurutnya nilai pembuatannya kecil, namun anggarannya hingga mencapai senilai Rp30 juta per jembatan jalan lingkungan.

"Padahal menurut kami masih ada yang lebih penting dari pada jembatan itu.

Saat ini daerah pasar jarang sekali mendapatkan bantuan dari desa seperti bantuan yang menggunakan dana desa," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta transparansi itu diperlihatkan kepada masyarakat.

• Perjuangan Pemuda Asal Sintang Sembuh dari Covid-19, Dwi : Alhamdulillah Bisa Kumpul Keluarga

"Kita pengen desa kita transparan, jadi kita menuntut agar bukti kwitansi pembelian cairan disinfektan, banner, ember dan lainnya diperlihatkan kepada masyarakat," ungkapnya.

Andi menuturkan bahwa pihaknya tidak ada keinginan untuk melaporkan tentang hal-hal kesalahan desa .

Namun diungkapkan Andi bahwa pihaknya hanya membutuhkan bukti yang jelas tentang transparansi Pemerintah Desa.

"Untuk benner hanya saja pemasangan banner di kantor desa saja yang terpasang," katanya.

Sedangkan komunikasi dengan masyarakat tidak ada hingga masih banyak masyarakat yang tidak tau dengan anggaran desa dan apa saja kegiatannya," lanjutnya.

Adapun tuntutan pada aksi tersebut telah tertulis delapan poin hal penting yang disampaikan kepada pemerintah desa agar disetujui dan ditanda tangani.

Sebagaimana hal itu tertulis dalam nota kesepahaman itu dibuat atas dasar aspirasi masyarakat.

• Kecamatan Belitang Salurkan KKS BPNT Bagi 70 Orang Penerima Manfaat

1. Masyarakat meminta transparansi penggunaan DD/ADD tidak hanya dicetak dan ditempel.

Tetapi tersampaikan secara jelas dan masif keseluruh masyarakat, agar tidak ada lagi masyarakat yang mempertanyakan.

2. Masyarakat meminta agar segera dilakukan Resafle/Perombakan pada jajaran Dusun, BPD dan Organisasi Karang Taruna Desa Punggur Kecil dengan mekanisme pemilihan mengutamakan musyawarah.

3. Masyarakat meminta pihak desa segera membuat website resmi desa/Dokumentasi digital yang berisi segala informasi terbaru diwilayah Desa Punggur Kecil, Seperti dana penerima PKH dan bantuan sosial lainnya, Jumlah Penduduk, Hal-hal terkait ekonomi, sosial dan budaya kemasyarakatan.

4. Program kerja tahunan yang jelas dari Desa, dan diketahui secara detail oleh masyarakat agar tumbuh semangat gotong royong di masyarakat.

5. Masyarakat meminta kejelasan keberadaan segala inventaris dan asset yang ada di Wilayah Desa Punggur kecil, baik asset tetap atau bergerak.

6. Masyarakat meminta kejelasan dan rasionalisasi alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBDES.

7. Masyarakat meminta Seluruh perangkat RT diikutsertakan dan berperan aktif menyampaikan dan bermusyawarah bersama Desa dalam menentukan Kebijakan dan penetapan APBDES, yang tidak hanya dilakukan secara formalitas saja.

8. Masyarakat meminta selambat-lambatnya nota kesepahaman ini terlaksana sampai dengan waktu disepakati antara masyarakat dan Pemdes Punggur Kecil.

Andi menegaskan, apabila kedes punggur kecil tidak menyetujui hal itu.

Pihaknya pun akan terus menuntut dan bahkan ditegaskannya tidak tanggung-tanggung kades punggur kecil diminta mundur dari jabatanya.

Sebagaiman diakuinya bahwa kedatangan ia beserta rombongan masyarakat itu adalah kali keduanya.

"Kami datang baik-baik dan sudah datangi RT, RW, Dusun dan Desa dan ini sudah kedua kalinya datang ke desa.

Sebelumnya sudah audensi cuman kurang maksimal sehingga kami mendatangi dengan massa sekarang ini," tandasnya. (*)

 Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

--