Hibahkan Gula Hasil Penindakan, Wabup Sanggau Apresiasi Bea Cukai Entikong

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Bea Cukai Entikong menghibahkan Barang Milik Negara (BMN) berupa gula hasil penindakan Maret 2019 sampai Maret 2020 kepada Pemkab Sanggau.

Kegiatan berlangsung di Kantor Bea Cukai Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalbar, Kamis (4/6/2020). Bantuan diserahkan secara simbolis Kepala Bea Cukai Entikong, Ristola Nainggolan kepada Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot.

Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot menyampaikan bahwa Pemda Sanggau mengucapkan terima kasih kepada Bea Cukai Entikong atas bantuan hibah gula ini.

"Tentunya sangat bearti dalam rangka kita memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak Covid-19,"katanya, Kamis (4/6/2020).

• Singkawang Menuju New Normal, Sitti Syamsiah : Harus Disesuaikan Protokol Kesehatan

• Dinsos Kalbar Pastikan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Sudah Memenuhi Persyaratan

Sementara itu, Kepala Bea Cukai Entikong, Ristola Nainggolan menyampaikan bahwa Bbarang hasil penindakan berupa gula yang merupakan hasil penindakan periode 2019 sampai 2020 dengan nilai barang sekitar Rp 36.112.000 dengan rincian sebagai berikut, Gula Rafinasi 50 Kg sebanyak 65 karung.

"Rp 500 ribu per karung dengan nilai total sebesar Rp 32.500.000.

Gula Rumah Tangga satu kilogram sebanyak 284 pack (Rp 12 ribu /pack) dengan nilai
total sebesar Rp 3.408.000. 

Kemudian gula rumah tangga dua kilogram sebanyak 8 pack (Rp 25.500/pack) dengan nilai total
sebesar Rp 204.000,"katanya melalui rilisnya, Kamis (4/6/2020).

Dikatakanya, barang-barang tersebut merupakan hasil penindakan di Pos Lintas Batas Negara Entikong dan di jalan tradisional/tidak resmi dalam operasi bersama antara Bea Cukai, TNI AD dan Kepolisian.

• RENTETAN 3 Gempa Bumi di Tanah Air Hari Ini - Dari Kota Sabang Aceh lalu Maluku di Daruba & Jailolo

• Dewan Sanggau Apresiasi Bea Cukai Entikong Hibahkan BMN Berupa Gula ke Pemkab Sanggau

Adapun tahapan proses dari barang hasil penindakan menjadi barang milik negara dengan
peruntukan hibah adalah barang berupa gula tersebut telah ditetapkan menjadi Barang Dikuasai Negara berdasarkan alasan berasal dari barang penumpang dan awak sarana pengangkut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 dan/atau barang yang dibawa oleh
Pelintas Batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 188/PMK.04/2010,

"Karena merupakan barang larangan dan pembatasan dan tidak dapat diselesaikan kewajibannya oleh Pemilik barang sehingga melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat 1 huruf b jo, Pasal 69 huruf c Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabenan,"ujarnya.

Selain itu juga, Berasal dari pelimpahan instansi lain karena merupakan barang larangan dan pembatasan dari perilaku yang tidak dikenal.

Sehingga melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf b jo. Pasal 69 huruf c Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

• Data Pasien Puskesmas Selama Satu Minggu, Berapa Perbandingan Jumlah Peserta Rabu & Setelah Kamis

"Barang-barang yang ditegah oleh Pejabat pada Seksi Penindakan dan Penyidikan karena merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor yang tidak diberitahukan.

Sehingga melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (4) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf a jo. Pasal 69 huruf c Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabenan,"ujarnya.