Sudiantono Minta Perusahaan Cari Solusi dan Tak Langsung PHK Karyawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Kalbar, Sudiantono mengharapkan pemerintah dapat memahami dampak dari pandemik corona yang menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh sejumlah perusahaan pada karyawannya.

"Saya mengajak kita semua berpikir dan memahami bahwa saat ini kita sedang mengalami kesulitan karena pandemi covid19, jadi baik karyawan, pengusaha maupun pemerintah dan masyarakat akan mendapatkan efek buruknya, dunia usaha menjadi lesu, mungkin merugi, disisi lain kebutuhan karyawan tidak berkurang," ujarnya, Selasa (14/04/2020).

Maka dari itu, ia berharap pengusaha dan karyawan bisa saling memahami kondisi seperti ini sehingga ada jalan tengah sebagai solusi atas kondisi sekarang.

Politisi NasDem ini pun mencontohkan seperti yang dilakukan Matahari Departmen Store yang tidak melakukan PHK karyawan tapi hanya merumahkan karyawan dengan potongan gaji tertentu.

• DPRD Minta Perusahaan Perkebunan di Sambas Aktif Bantu Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19

"Tapi bagi masyarakat terpaksa atau terdampak PHK, pemerintah saat ini sudah menyediakan Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial terhadap dampak pandemi covid 19, diantaranya adalah subsidi listrik gratis untuk yang 450-900, BLT sebesar Rp 600 ribu perbulan, insentif bagi korban PHK melalui BP Jamsostek dan juga kartu pra kerja melalui Disnaker," jelasnya.

"Saya berharap kawan-kawan mendaftarkan diri utk memperoleh bantuan-bantuan tersebut. Tapi semua itu tentu ada persyaratan yang mesti dipenuhi," tambah legislator dapil Singkawang-Bengkayang ini.

Terlebih, kata dia, pemprov maupun kabupaten dan kota sudah mulai memberikan bantuan beras juga untuk membantu meringankan masyarakat miskin maupun masyarakat yang mendadak miskin sebagai dampak dari covid 19.

"Intinya kita mengerti kondisi saat ini dan kita bersatu saling membantu mengatasinya bersama-sama," tutupnya.