SIMAK Selain Kartu Prakerja, Ini Program Khusus Ketenagakerjaan yang Disiapkan saat Pandemi Covid-19

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID -  Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meredam dampak virus corona terhadap perekonomian yang bergejolak saat ini, sejumlah bantuan pemerintah lantas mulai digelontorkan.

Pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk memberikan bantuan kepada masyarakat akibat dampak virus corona atau Covid-19.

Bantuan yang diberikan ada berupa sembako dan juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat kurang mampu yang terkena dampak.

Khusus di bidang tenaga kerjaan, pemerintah baru saja meluncurkan program Kartu Prakerja melalui situs prakerja.go.id sudah bisa diakses sejak 11 April 2020 kemarin. 

• SULIT Mendaftar Kartu Pra Kerja www.prakerja.go.id ?, Ini yang Harus Kamu Lakukan 

Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman memaparkan tak hanya Kartu Pra Kerja, pemerintah juga menyiapkan program khusus lainnya terkait program ketenagakerjaan. 

Hal tersebut dibeberkannya melalui akun twitter resminya @fadjroe.

Adapun program Khusus Ketenagakerjaan yang disiapkan pemerintah diantaranya:

1. Kartu Prakerja

Pemerintah menganggarkan Rp 20 Triliun untuk 5,6 juta orang, insentif Rp600 ribu per bulan.

Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya.

Program Kartu Pra Kerja yang dirilis oleh pemerintah semuanya menggunakan layannan berbasis digital.

Masyarakat yang berminat ingin memanfaatkan program ini juga harus mengakses dan mendaftar secara online. 

Masyarakat uang minat mengikuti program ini harus mendaftarkan diri secara aktif melalui website www.prakerja.go.id. 

Website ini melayani secara online dan pendaftaran 24 jam dan 7 hari dalam seminggu.

Berikut ini tiga langkah mendaftar kartu pra kerja di prakerja.go.id:

Buat Akun Prakerja

- Masuk ke laman prakerja.go.id.

 - Pilih menu "Daftar Sekarang"

- Masuk ke situs www.prakerja.go.id lalu pilih daftar

- Masukan nama lengkap, alamat email, dan kata sandi baru

- Cek email dari Kartu Prakerja dan ikuti petunjuk untuk konfirmasi akun email.

- Setelah konfirmasi akun email berhasil, kembali ke situs Prakerja.

Isi data diri

- Masuk ke akun dengan alamat email dan kata sandi yang baru dibuat

- Masukan nomor KTP dan tanggal lahir, lalu klik "Berikutnya".

- Isi data diri dengan lengkap atau formulir Kartu Prakerja (nama lengkap, alamat email, alamat tempat tinggal, alamat domisili, pendidikan, status kebekerjaan, foto KTP, dan foto selfie dengan KTP), lalu klik "Berikutnya"

- Masukan nomor telepon dan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS

Ikuti tes

- Ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar selama 15 menit.

- Siapkan alat tulis dan kertas bila perlu

- Tunggu email pemberitahuan dari Kartu Prakerja setelah menyelesaikan tes

- Setelah mendapatkan email pemberitahuan, kembali ke situs, dan gabung ke gelombang pendaftaran.

2. Padat Karya Tunai

Pemerintah menganggarkan Rp16,9 triliun.

Kementerian Desa: Program Padat Karya Tunai Desa, target penerima 59 ribu tenaga kerja.

Kementerian PUPR: Program Padat Karya Tunai, target penerima 530 ribu tenaga kerja.

Presiden Jokowi menyebut program serupa juga akan dijalankan melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Perhubungan.

Kendati demikian, Jokowi belum merinci target penerimanya.

Sementara itu dilansir dari Kompas.com, belum lama ini Presiden Joko Wiodo menjanjikan program padat karya tunai untuk memberikan penghasilan sementara bagi pekerja harian yang kehilangan pendapatan akibat berbagai pembatasan sosial di tengah pandemi Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program padat karya tersebut bisa bermacam-macam bentuknya, salah satu yang relevan saat ini ialah memproduksi masker, disinfektan, dan berbagai keperluan untuk menangani wabah Covid-19.

Nantinya, program padat karya tersebut bisa dikoordinasikan oleh kementerian atau lembaga negara terkait sesuai bidang kerja masing-masing.

"Misalnya beberapa program padat karya sudah ada anggarannya dan juga salah satunya adalah kegiatan-kegiatan pembuatan disinfektan dan pembuatan masker," ujar Airlangga melalui sambungan konferensi video, Selasa (7/4/2020). 

Ia mengatakan, pengadaan program padat karya tunai juga bisa memanfaatkan dana desa dan dikhususkan untuk membantu masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi Covid-19.

Beberapa program padat karya tunia yang bisa dilakukan pemerintah desa dan menggunakan dana desa ialah pembangunan irigasi.

Menurut dia, pembangunan irigasi juga bisa bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kementerian PUPR akan mempersiapkan program termasuk program padat karya irigasi dan lainnya. Demikian pula di Kemenhub (Kementerian Perhubungan) ada pekerjaan yang diserahkan ke kontraktor namun diminta untuk dilakukan pekerjaan secara padat karya," kata Airlangga.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta program padat karya tunai khususnya di desa-desa bisa memberi upah setiap hari kepada para pekerja.

Hal itu disampaikan Jokowi saat rapat terbatas tentang program padat karya tunai melalui sambungan konferensi video, Selasa (7/4/2020).

"Saya minta agar dari kementerian desa membuat pedoman memberikan panduan agar program padat karya ini betul-betul bisa masif dan tepat sassaran dan harus diberikan prioritas pada keluarga miskin, pada pengangguran pada yang setengah menganggur," ujar Jokowi.

"Dan kalau bisa upah kerja diberikan setiap hari tapi. Kalau tidak bisa ya (setiap) satu minggu," kata Jokowi.

Ia pun meminta pelaksanaan program padat karya tunai di desa tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Menjaga jarak, memakai masker, sehingga pelaksanaan program padat karya tunai tidak menganggu upaya kita untuk memutus rantai Covid-19," ucap dia.

3. Program Keselamatan Polri 

Program ini menyasar 197 ribu sopir taksi, bus, truk.

Besaran insentif: Rp600.000 per bulan selama 3 bulan.

Total anggaran: Rp360 miliar.

Dijelaskan program keselamatan polri ini seperti program Kartu Prakerja.

Program ini mengombinasikan bantuan sosial dan pelatihan . 

Namun, menurut Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman, belum ada diskusi lebih lanjut mengenai mekanisme.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Lesani Adnan mengatakan, apa yang disampaikan presiden sebagai jawaban dari pengajuan IPOMI.

"Mungkin yang disampaikan Pak Presiden menjawab pengajuan kami. Untuk saat ini, belum dapat teknisnya seperti apa, belum ada pernyataan jelasnya," kata Sani, sebagaimana dikutip Kompas.com, Sabtu (11/4/2020). (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ KOMPAS.COM)