Umi Rifdiawaty dan Jumadi Jadi Calon TPD DKPP RI

Satu di antara calon TPD DKPP, Umi Rifdiawaty mengungkapkan komitmennya untuk bekerja maksimal membantu DKPP nantinya.

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Akademisi FISIP Untan, Dr. Jumadi, M.Si dan Mantan Komisioner KPU Kalbar, Umi Rifdiawaty menjadi calon TPD DKPP RI. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - DKPP RI mengumumkan nama calon tim pemeriksa daerah (TPD) unsur masyarakat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 2020-2021.

Pengumuman itu diumumkan melalui website resmi DKPP RI. Untuk di Kalbar, dua calon TPD DKPP RI ialah mantan Komisioner KPU Kalbar, Umi Rifdiawaty dan akademisi FISIP Untan, Jumadi, Ph.D.

Namun, Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah bahwa “DKPP mengumumkan calon Tim Pemeriksa Daerah selama 5 (lima) Hari melalui laman DKPP dan media sosial lainnya untuk mendapat tanggapan dari masyarakat”.

Dinkes Kalbar Tegaskan Rapid Test Diprioritaskan untuk PDP dan Tenaga Kesehatan Pasien Covid-19

Terkait hal tersebut, nama calon Tim Pemeriksa Daerah unsur masyarakat diumumkan untuk mendapat tanggapan dari masyarakat mulai tanggal 27 - 31 Maret 2020.

Satu diantara calon TPD DKPP, Umi Rifdiawaty mengungkapkan komitmennya untuk bekerja maksimal membantu DKPP nantinya.

"Keberadaan TPD menjadi bagian dari upaya penegakan kode etik penyelenggara pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas, sehingga penting bagi seseorang yang dipercaya oleh DKPP menjadi TPD memahami dan mengimplementasikan spirit integritas pemilu," kata Umi, Jumat (27/03/2020).

Diungkapkannya, keberadaan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di daerah merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Adapun tugas nantinya, memeriksa perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang kemudian hasil pemeriksaan perkara tersebut disampaikan kepada DKPP.

Hasil itu, akan menjadi pertimbangan DKPP dalam membuat putusan apakah dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara tersebut terbukti atau tidak terbukti.

"Masyarakat menaruh harapan yang tinggi agar penyelenggara pemilu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada kode etik penyelenggara pemilu agar pemilu atau pemilihan dilaksanakan dengan penuh integritas," tutup Umi. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved