Konflik Sosial di Pelabuhan Kijing, Lazarus: Harus Diselesaikan dengan Pendekatan Humanistik

Sejumlah penolakan terjadi kala eksekusi yang mengarah pada pembongkaran paksa terbsebut dilakukan.

Penulis: Try Juliansyah | Editor: Madrosid
Tribunpontianak.co.id/Try Juliansyah
Ketua Komisi V DPR RI Lazarus bersama Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan dan Bupati Mempawah, Erlina meninjau Perkembangan Pembangunan Pelabuhan Kijing, Jumat (6/3/2020) 

Ia mengakui tidak menolak pembangunan Pelabuhan Kijing ini, namun ia hanya berharap penilaian lahan ini sesuai.

"Kami tidak menolak pembangunan, karena pengangguran bisa kerja, dan kami bersyukur. Namun masalahnya ini tidak adil pengukuran harusnya ada pendampingan, dari bpn tanah saya harusnya 5000 namun terhitung 3000an lebih, itu seribuan lebih hilang kemana," pungkasnya.

Eksesuksi pada 8 rumah dan 7 lahan untuk pengembangan pelabuhan kijing PT Pelindo melibatkan pasukan gabungan TNI Polri dan Sat Pol P.

Sebelum melakukan eksekusi apel pasukan dilakukan di halaman Kantor Bupati Mempawah, Kamis (27/2/2020).

Pada saat eksekusi rumah pertama di Sungai Kunyit sempat ada sedikit perlawanan dari masyarakat dan pemilik rumah.

Hal ini terjadi lantaran karena penggantian yang dilakukan pelindo dianggap tidak sesuai.

Pembongkaran paksa akhirnya harus dilakukan oleh tim gabungan bersama tim volunteer yang membantu mengevakuasi barang-barang di rumah tersebut.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved