Dewan Singkawang Desak Pemerintah Segera Lunasi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
Dari nominal tunggakan yang ada, ada hal menarik dimana tunggakan kendaraan plat merah atau kendaraan pemerintahan
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Madrosid
lihat foto
SINGKAWANG - Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalimantan Barat tahun 2019 mencapai, Rp920.619.426.442 atau Rp920 miliar.
Dari nominal tunggakan yang ada, ada hal menarik dimana tunggakan kendaraan plat merah atau kendaraan pemerintahan mencapai Rp20.806.155.165 atau Rp20 miliar lebih.
Tunggakan pajak kendaraan plat merah ini bukan hanya milik instansi pemerintah daerah, namun instansi vertikal juga menjadi penyumbang penunggak pajak.
Tercatat instansi vertikal provinsi maupun kabupaten kota sebanyak 1.135 unit kendaraan plat merah menunggak pajak. Sedangkan instansi yang ada du provinsi dan kabupaten kota tercatat, 7.648 unit kendaraan menunggak pajak.
• Sy Amin Minta Pemerintah Berikan Contoh Pembayaran Pajak Motor
Total kendaraan plat merah menunggak pajak di Kalbar tercatat 8.782 unit. Sementara kabupten paling banyak menunggak pajak adalah Ketapang dengan 954 unit kendaraan dan disusul oleh Kapuas Hulu, 821 unit. Kemudian Sintang, 789 kendaraan palat merahnya menunggak pajak.
Daftar jumlah kendaraan plat merah penunggak pajak.
* Ketapang : 954 unit
* Kapuas Hulu : 821 unit
* Sintang : 789 unit
* Provinsi Kalbar : 757 unit
* Sanggau : 605 unit
* Sambas : 603 unit
* Landak : 553 unit
* Bengkayang : 399 unit
* Mempawah : 369 unit
* Singkawang : 337 unit
* Sekadau : 243 unit
* Kayong Utara : 341 unit
* Kubu Raya : 219 unit
* Pontianak : 202 unit
Anggota DPRD Kota Singkawang Anton Triady menyebut nilai tunggakan pajak kendaraan merupakan angka yang fantastis.
"Semestinya tidak terjadi terutama untuk kendaraan plat merah/pemerintah," katanya, Jumat (28/2/2020).
Hal ini menurutnya tidak harus terjadi dikarenakan anggaran di setiap OPD itu ada setiap tahunnya dan tinggal dianggarkan saja.
Anton mendesak pemerintah segera untuk melakukan pembayaran tunggakan pajak kendaraan bermotor tersebut karena dari pajak tersebut salah satu pendapatan pemerintah untuk membanggun infrastruktur terutama jalan.
"Saya imbau untuk bisa memberikan contoh baik bagi masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak," tuturnya.
