Kegiatan Forum Perangkat Daerah Sebagai Masukan Penyusunan RKPD Mempawah
Dimana diakuinya Pemda sedang focus untuk berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari berbagai program dan Kegiatan.
Penulis: Try Juliansyah | Editor: Maudy Asri Gita Utami
lihat foto
MEMPAWAH - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mempawah mengadakan kegiatan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 yang berlansung dari 24 Februari hingga 26 Februari 2020 di Aula Pertemuan Kator Bappeda Kabupaten Mempawah, Senin (24/2/2020).
Kegiatan ini dalam upaya sinkronisasi dan mewujudkan sinergitas antara hasil musrenbang kecamatan, renja opd, serta pokok-pokok pikiran dprd untuk mencapai 5 (lima) prioritas nasional melalui pendekatan partisipasi masyarakat, top down dan bottom up planning
Bupati Mempawah Hj. Erlina mengatakan hasil musyawarah Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan ini merupakan salah satu bahan masukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah 2021.
• Menuju Program Unggulan Pemerintah Mempawah, Tiga Belas Desa Siap Jadi Smart Village
"Ini akan menjadi dasar perumusan kebijakan umum APBD dan pada akhirnya akan menjadi RAPBD Tahun 2021 yang akan dibahas antara Eksekutif dengan Legislatif."
"Karena itu saya minta perhatian peserta forum PD ini benar-benar memanfaatkan sebaik-baiknya dalam menentukan skala prioritas progam dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang namun tetap memperhatikan target-target pencapaian SPM, target dalam RPJMD Kabupaten Mempawah dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian dengan tetap menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan bangsa," ujar Bupati.
Menurut bupati secara umum permasalahan dan tantangan yang selama ini dihadapi dalam proses pembangunan dirasakan belum dapat memaksimalkan keinginan masyarakat secara keseluruhan.
Dimana diakuinya Pemda sedang focus untuk berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari berbagai program dan Kegiatan.
"Hal ini bertujuan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mempawah yang akhirnya berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Mempawah."
"Dan melalui forum perangkat daerah ini, kami selalu membuka diri untuk mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak melalui mekanisme yang ada dalam rangka mensiasati pelaksanaan pembangunan di kabupaten mempawah ini, sehingga apa yang diharapkan dan kita inginkan bersama dapat terlaksana secara bertahap," katanya.
Ia juga mengatakan dalam penentuan skala prioritas pembangunan yang akan dibahas dalam forum perangkat daerah ini, perlu diperhatikan beberapa hal yang berkenaan dengan pembangunan Indeks Desa Membangun (IDM).
Menurutnya ini menjadi fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan pemberdayaan masyarakat melalui bumdes-bumdes dengan akan dibangunnya warung desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa.
"Pengembangan indeks desa membangun bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa yang memicu kreativitas desa dengan mengekspoitasi sumber daya alam dan manusia sehingga dapat memperkuat basis-basis ekonomi dan infrastruktur yang pada akhirnya akan meningkatkan desa mandiri menjadi 239 desa pada tahun 2021 yang semula dari 87 desa mandiri pada tahun 2019 seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023," ungkapnya.
Kemudian ia mengatakan dengan merumuskan program-program yang tepat dalam pembangunan desa dan menjadikan desa sebagai tumpuan pembangunan, maka dalam penentuan skala prioritas desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
Sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat desa dan tercipta keberdayaan kehidupan di desa yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan.
"Indicator yang harus diperhatikan dalam Indeks Desa Membangun dan menjadi perhatian kita semua adalah Bidang Kesehatan,Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Bidang Ekonomi dan Bidang Infrasturktur."
