Sutarmidji Bertemu Pejabat di Kantor Sekretariat Kepresidenan Perjuangkan Nasib Daun Kratom

Gubernur Kalbar, Sutarmidji melangsungkan pertemuan dengan pemangku kebijakan di Kantor Sekretariat Kepresidenan (KSP) di Jakarta

Penulis: Syahroni | Editor: Rizky Zulham
KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Sutarmidji Bertemu Pejabat di Kantor Sekretariat Kepresidenan Perjuangkan Nasib Daun Kratom 

Gubernur Kalbar, Sutarmidji melangsungkan pertemuan dengan pemangku kebijakan di Kantor Sekretariat Kepresidenan (KSP) di Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Pertemuan ini membahas tentang kratom yang selama ini menimbulkan polemik.

Sehingga para petani kratom juga merasa resah karena tidak ada kejelasan.

Apalagi Kalbar menjadi satu diantara daerah penghasil terbesar khususnya Kapuas Hulu.

"Mudah-mudahannya ada solusi yang didapatkan, kalau saya terkait kratom ini dibuat aturan tata niaga saja," ucap Sutarmidji, Rabu (5/2/2020).

Apabila diatur dalam tata niaga, maka menurut Midji tidak boleh dikonsumsi didalam negeri. Tapi hanya untuk ekspor selama ada negara yang menerima maka silakan.

"Sepanjang ada negara lain yang menerima silakan di ekspor, itu pendapat saya,"ucap Midji.

Ia menegaskan akan menyampaikan hal itu dalam forum pertemuan di Kantor Staf Kepresidenan.

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir menyatakan, persoalan daun kratom sudah pihaknya sampaikan ke pemerintah provinsi hingga Pemerintah Pusat.

"Kita harapkan hasil pertemuan pak Gubernur dengan Pemerintah Pusat hari ini, bisa memberikan informasi yang baik kepada masyarakat petani daun kratom khsususnya di Kapuas Hulu," ujarnya kepada Tribun, Rabu (5/2/2020).

Nasir menjelaskan, daun kratom masih menjadi matapencaharian masyarakat khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu.

"Semua aspirasi masyarakat tentang daun kratom sudah disampaikan ke Pemda provinsi dan pusat," ucapnya.

Apabila keputusan tidak menguntungkan bagi masyarakat, jelas Bupati mau tak mau harus mengikuti semua keputusan itu.

"Diharapkan langkah kedepannya ada solusi dari Pemerintah Pusat itu sendiri," ungkapnya.

Untuk itu masyarakat Kapuas Hulu menaruh harapan besar untuk gubernur Kalbar.

Supaya bisa memberikan keputusan yang berpihak ke petani daun kratom terutama di Kabupaten Kapuas Hulu.

"Kita harap ada kabar baik hasil keputusan rapat tersebut.

Karena kita tau bersama bahwa, saat ini matapencaharian masyarakat yang menjadi andalan hanya daun kratom," ujar seorang petani daun kratom asal Putussibau Budi (35) kepada Tribun, Rabu (5/2/2020).

Budi menjelaskan, harga daun kratom jauh dari harga sebelumnya.

Dimana sekarang sangat murah dari Rp 17 ribu hingga Rp 18 ribu perkilogram (remahan) dan harga basah dari Rp 3 ribu sampai Rp 4 ribu perkilogram.

"Diharapkan nantinya bisa mahal kembali dan tidak menutup daun kratom," ungkapnya.

Petani Daun Kratom lainnya, Ahmad (34) juga berharap hasil pertemuan tersebut membuahkan hasil yang positif bagi masyarakat itu sendiri.

"Kami sebagai petani daun kratom, sangat berharap harga daun kratom bisa mahal seperti dulu dan tidak dilarang," ujarnya.

Bapak dua anak ini menuturkan, kalau dirinya menghidupi keluarga hanya penghasilan dari daun kratom. Biarpun, harganya murah tetap saja dikelola.

"Matapencaharian saya saat ini hanya daun kratom," ungkapnya.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved