Komite IV DPD RI Rapat Kerja dengan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia
Permasalahan pengadaan lahan di daerah, salah satunya adalah sulitnya pembebasan lahan ulayat dan cagar budaya.
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Maudy Asri Gita Utami
lihat foto
Kemudian mengenai Tenaga Kerja BKPM mendorong investor besar untuk baik lokal maupun asing untuk bermitra dengan investor lokal, selanjutnya mengarahkan investor untuk membangun pelatihan kerja atau sekolah vokasional untuk masyarakat lokal dimana diharapkan hal ini dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja dengan kategori skilled.
H. Sukiryanto, S.Ag mengapresiasi kehadiran Kepala BKPM di Rapat Kerja dalam rangka harmonisasi guna mengefektifkan langkah-langkah strategis untuk menyejukan iklim investasi terutama untuk diluar pulau jawa.
"Saya berharap porsi dari pembangunan diluar jawa mencapai 60% sehingga pemerataan pembangunan lebih merata dengan memanfaatkan momen dari IKN ini," ujar H. Sukiryanto, S.Ag sebagai Wakil Ketua Komite IV DPD RI.
"Permasalahan tumpang tindih tanah dimana membuat investor bimbang karena tidak ada kepastian hukum dalam hak milik tanah yang dimiliki karena banyak kejadian hak milik kalah oleh surat-surat kerajaan, kemudian panjangnya rangkaian perizinan menjadi hambatan yang cukup serius dimana sistem OSS yang belum maksimal karena dinas-dinas seolah tidak rela kewenangannya masuk dalam sistem yang berintegrasi," tambah Sukiryanto. (*)
Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak
