IKIP PGRI Pontianak Siap Terapkan Konsep "Kampus Merdeka"

Tapi dalam proses penerapan konsep kampus merdeka dibutuhkan sosialisasi dan pematangan yang jelas.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANGGITA PUTRI
Rektor IKIP PGRI Pontianak, Rustam M.Pd Kons 

“Bagaimana kita menyempurnakan nya saja . Kebijaksanaan ini juga baru berjalan di Indonesia. Konsep ini harus di kaji dari tiap poin jangan sampai kajian ini tidak mantap dan hanya seenak saja ,” jelasnya.

Ia mengatakan dari 4 poin yang agak susah pada poin nomor 4 karena terikat perguruan tinggi lain dan administrasi lnya akan susah .

“Kebijakan ini harus dilakukan secara bertahap dulu jangan sekaligus nanti tidak betul melihat mitivasi kuliah para mahasiswa juga tidak tinggi ,” pungkas Aswandi.

UKT Tak Mahasiswa Naik

Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Tanjungpura, Kaharudin mengatakan untuk Program Kampus Merdeka yang di canangkan oleh Kemendikbud ada dampak positif dan negatifnya.

Ia mengatakan terutama yang harus diperhatikan adalah pada poin peningkatan status PTN. Pada poin tersebut dianggap bisa berdampak pada kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester mahasiswa.

“Jangan sampai dengan naiknya status membuat adanya kenaikan Biaya UKT di Untan dan kita dari mahasiswa tidak ingin UKT Mahasiswa Naik,” ujar Kaharudin.

VIDEO: Polisi Telusuri Pencatut Nama Pejabat Polres Kubu Raya

Ia mengatakan PTN BH secara tidak langsung adalah bentuk komersialisasi pada pendidikan tinggi. Kampus dengan dalil otonomi, nantinya akan diminta mencari uang sendiri untuk biaya operasional. Akhirnya yang paling mudah dilakukan adalah menaikkan biaya uang kuliah tunggal (UKT). Pada akhirnya biaya kuliah yang tinggi semakin sulit dijangkau oleh kalangan yang kurang mampu.

"Kami tentu akan menolak dengan tegas ketika UKT dinaikkan," ucapnya.

Sedangkan untuk poin belajar tiga semester di luar program studi mahasiswa tersebut sebenarnya sudah ada beberapa prodi di Untan yang menerapkannya jauh sebelum kampus merdeka di canangkan.

“Hal yang harus diperhatikan adalah jangan sampai di buat wajib untuk semua mahasiswa. Harus diperhatikan adanya kesesuaian pada keilmuan yang mahasiswa miliki, agar ini tidak menjadi masalah proses belajar mereka. Nantibisa repot juga kalau bidang keilmuan yang dimiliki berbeda dengan makul yang diampuhnya,” pungkasnya.

Terkait dengan pemahaman terhadap pengantar mata kuliah dalam suatu prodi berbeda, dan ini nanti pasti akan ada kesulitan pada proses belajar.

"Jika tidak tahu dasar ilmu takutnya akan bertentangan dengan visi dan misi pada Prodi ataupun fakultas masing-masing," pungkas Kaharudin.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved