DPD REPDEM Kalbar Ucap Selamat Kepada Irjen Pol dr Remigius Sigid Tri Hardjanto

SINGKAWANG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), Kalimantan Barat (KALBAR) mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Kalbar Irjen Pol dr Remigius Sigid Tri Hardjanto (Selasa 04/02/2020).

Berdasarkan surat telegram Kapolri No ST/385/II/Kep/2020 tanggal 3 Februari 2020, Irjen Pol dr Remigius Sigid Tri Hardjanto telah resmi dimandatkan untuk menjalankan estafet tongkat komando Polda Kalbar.

Keputusan tersebut tertuang dalam empat Surat Telegram Kapolri Jenderal Pol Idham Azis tertang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri.

Lebih jelas ke Empat surat telegram tersebut masing-masing bernomor ST/385/II/KEP/2020, Nomor ST/386/II/KEP/2020, Nomor ST/387/II/KEP/2020, dan Nomor ST/388/II/KEP/2020 yang ditandatangani oleh Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Eko Indra Hendri S. ”Mutasi jabatan sebagai meritokrasi, regenerasi, tour of area (tur daerah) dan dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi,”.

• Kompol Salbiah Sambangi Rumah Duka, Cerita Teman Korban Bikin Haru

"Mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah dilakukan mengingat dilingkungan Polri tentunya melihat kinerja perindividu dalam memimpin sebuah organisasi dan kami yakin tentu semua telah memenuhi struktural serta mekanisme diinternal Polri sesuai UU yang berlaku di Republik Indonesia," kata Ketua DPD Repdem Kalbar, Paulus Ade Sukma Yadi, Rabu (5/2/2020).

Jika melihat lebih rinci sesuai surat telegram Polri sebanyak 665 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) dan delapan Kapolda yaitu Kalimantan Barat, Irjen Pol Didi Haryono posisinya digantikan Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulawesi Utara.

Kapolda Sulut, Irjen Pol Royke Lumowa yang sebelumnya menjabat Kapolda Maluku digantikan oleh Brigjen Pol Baharudin Djafar yang sebelumnya merupakan Kapolda Sulawesi Barat. Brigjen Pol Eko Budi Sampurno yang sebelumnya menjabat Karojakstra Srena Polri ditunjuk sebagai Kapolda Sulbar.

Kapolda Jambi, Irjen Pol Muchlis AS posisinya digantikan Irjen Pol Firman Shantyabudi yang sebelumnya ditugaskan Polri sebagai PD PPATK. Kapolda Aceh, Irjen Pol Rio Septianda Djambak digantikan oleh Brigjen Pol Wahyu Widada yang sebelumnya merupakan Kapolda Gorontalo.

Kemudian Brijen Pol Adnas ditunjuk sebagai Kapolda Gorontalo di mana dia sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Sulawesi Selatan dan Kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Suroto posisinya digantikan Brigjen Pol Rikwanto yang sebelumnya menjabat Wakapolda Kalimantan Tengah.

• Bupati Erlina Jalin Komunikasi dengan Kementrian untuk Pembangunan Politeknik Industri di Mempawah

Dalam hal di atas tentu kami melihat ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bagi Kapolda Kalbar yang baru Irjen Pol dr Remigius Sigid untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakaty Kalbar, baik lewat jajaran maupun komunikasi langsung dengan beliau, mengingat kalbar sendiri memiliki pola adat istiadat dan budaya yang majemuk tak jauh beda dengan Sulut.

Tentu beliau memahami hal ini dan kita percaya beliau profesional jika melihat track record selama menjadi Kapolda Sulut.

Namun tak bisa dinapikan, bahwa Kalbar juga memiliki catatan-catatan penting masih rentannya terjadi kriminalisasi baik itu diareal wilayah perusahaan dengan masyarakat adat pada khususnya, terutama perusahaan sawit yang sangat merajalela di Kalbar, dimana banyak terjadi konflik-konflik yang berakhir pada kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat akar rumput lainnya kerap terjadi hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, kemudian terkait Karhutla seperti pernah kita ketahui beberapa waktu silam dimana 6 peladang dikriminalisasi kita berharap Kapolda yang baru berani mengambil keputusan lebih baik dan bijak demi menjadi butir sila ke-5 “ Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Selain hal tersebut melihat Kalbar memiliki lima perbatasan langsung dengan Negara tetangga maka perlu kontrol yang baik mungkin dengan melibatkan dinas-dinas terkait misalnya dinas perhubungan terkait jalur keluar masuknya negara lain hal ini tentu harus menjadi prioritas untuk mengantisipasi terjadinya penyelundupan Narkoba.

Jika sampai ini terjadi akan banyak generasi muda yang rusak oleh barang haram tersebut, maka akan habislah masa depan Negara Indonesia, kemudian kita juga berharap daerah perbatasan perlu dijaga ketat demi mengansitipasi hal-hal lain seperti masuknya barang-barang illegal lainnya. 

Tentu tugas ini bukan hanya menjadi beban aparat dan lembaga lainnya, stakeholder harus berperan aktif dan sigap untuk Bersama-sama memerangi hal-hal seperti ini, saya kira jika komunikasi dibangun dengan baik maka aspirasi masyarkat dan visi misi Kapolda akan ada solusi kongkrit demi Kalbar yang lebih baik.