Human Interest Story
Ikuti Kebijakan Pemerintah Pusat, Ini Alasan Bupati Kayong Utara Tak Rekrut Honorer Diganti PPPK
sambil menunggu itu, yang penting kita ndak membuka kuota baru. Kalau ada pergantian yang berhenti segala macam, itu masih bisa, supaya dia bisa ikut
Penulis: Faiz Iqbal Maulid | Editor: Rihard Nelson Silaban
lihat foto
KAYONG UTARA - Pemerintah Pusat telah menetapkan penghapusan tenaga honorer. Kebijakan itupun masih menuai polemik di beberapa daerah.
Namun tidak bagi Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat yang siap melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat dengan tidak lagi menerima tenaga honorer.
Hal itu disampaikan Bupati Kayong Utara, Citra Duani mengatakan, tenaga honorer akan dikurangi secara bertahap, diganti dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Citra, kebijakan itu bukan dia yang membuat, melainkan Pemerintah Pusat.
• 10 Hari Beroperasi, Polres Kayong Utara Terima 568 Permohonan SIM
• POPULER - Mengenaskan, Gadis Cantik Guru Honorer Asal Sintang Tewas Kelindes Truk di Jembatan Tol 2
• Dampak Berbahaya dari Bully, KPAD Kayong Utara Harap Sekolah Berikan Pengawasan Ketat
"Namun, sambil menunggu itu, yang penting kita ndak membuka kuota baru. Kalau ada pergantian yang berhenti segala macam, itu masih bisa, supaya dia bisa ikut tes PPPK," kata Citra di Sukadana, Senin (3/2/2020).
Citra mengungkapkan, jumlah tenaga honorer saat ini sudah terlalu banyak.
Oleh karenanya perlu dikurangi agar tercapai keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja langsung pemerintah untuk pembangunan.
"Kita udah overload tenaga honor itu, sudah berlebihan. Makanya harus kita minimalisir, supaya apa? Supaya ada keseimbangan," ujar Citra. (*)
