Gubernur Sutarmidji Targetkan Peningkatan PAD Kalbar Mencapai Rp 3 Triliun

Ketika saya masuk pertama kali di sini PAD Rp1.9 Trilun sekarang bisa Rp2,4 Triliun. APBD juga sudah di atas Rp6 Triliun awalnya hanya Rp5,3 Trilun,

Gubernur Sutarmidji Targetkan Peningkatan PAD Kalbar Mencapai Rp 3 Triliun
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyampaikan arahannya dalam acara Pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Senin (3/2/2020). Sutarmidji menegaskan pelantikan pejabat ini tidak ada satupun titipan dari dirinya.  

PONTIANAK - Gubernur Kalbar, H Sutarmidji mengatakan selama kepemimpinannya Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan adanya peningkatan PAD Rp 2,5 Triliun hingga Rp 3 Trilun.

Sutarmidji menargetkan peningkatan PAD sudah dimulai tahun ini. Dari tahun ini PAD Rp1,9 Trilun dan ditargetkan naik Rp2,4 Trilun untuk PAD dengan harapan target ini bisa tercapai.

“Ketika saya masuk pertama kali di sini PAD Rp1.9 Trilun sekarang bisa Rp2,4 Triliun. APBD juga sudah di atas Rp6 Triliun awalnya hanya Rp5,3 Trilun,” ujar H Sutarmidji, Senin (3/2/2020).

Ia mengatakan dengan adanya target PAD tidak ada objek pajak yang baru hanya perlu dimaksimalkan saja. Jadi intensifikasi penagihan itu yang perlu untuk ditingkatkan.

Karena selama ini ia katakan banyak sekali jenis pajak yang sebetulnya sangat peluang tapi perlu ditingkatkan.

Lantik 75 Pejabat Administrasi dan Pejabat Pengawas Provinsi Kalbar, Sutarmidji: Tidak Ada Titipan

“Saya ambil contoh pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang bayar hanya Pertamina dan yang lain tidak punya data yang baik padahal dia pemasok ,” ujarnya.

Ia berharap ini menjadi perhatian dan nanti dirinya akan mengajak aparat penegak hukum untuk menegakkan hal itu.

“Banyak alat berat yang tidak bayar pajak yang digunakan diperkebunan dan sebenarnya yang banyak bandel adalah di perkebunan yang punya dumtrak 1000 tapi bayar pajaknya 10 sampai 100 saja,” jelas H Sutarmidji.

Ia mengatakan pajak yang masih punya potensi seperti dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)

“Kalau di maksimalkan kita masih bisa meningkatkan Rp 300 M sampai Rp500 M . Mudah- Mudahan bagi hasil pajak CPO bisa dapat dari ekport pelabuhan. Kemudian banyak lainnya,” ujarnya.

Halaman
123
Penulis: Anggita Putri
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved