Gubernur Sutarmidji Minta Sensus Penduduk 2020 Gunakan Satu Data Agar Lebih Sinkron

Ia menginginkan hal ini harus digenahkan dan ke depan akan menggunakan satu data disinergikan dengan Disdukcapil.

Gubernur Sutarmidji Minta Sensus Penduduk 2020 Gunakan Satu Data Agar Lebih Sinkron
TRIBUNPONTIANAK/ANGGITA PUTRI
Gubernur Kalbar, Sutarmidji saat ditemui di Ruang Kerjanya, Rabu (29/1/2020). 

PONTIANAK- Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan Sensus Penduduk di Kalimantan Barat kembali akan dilakukan di tahun 2020.

Ia mengatakan untuk data sensus penduduk harus digenahkan antara Dukcapil Provinsi Kalbar dan BPS Kalbar harus ada sinergitas dan ke depan harus menggunakan sistem satu data.

Ia mengatakan bicara tentang update data yakni data BPS ini sebagai pedoman, tapi bagaimana BPS ketika berhadapan dengan data data instansi lain itu bisa berbeda.

“ Misalnya data penduduk. Untuk data Dukcapil kan bicara tentang rill by name by adress, tapi BPS bicarakan tentang prediksi. Ini yang tak nyambung,” ujarnya, Rabu (29/1/2020).

Sensus Penduduk 2020 di Sintang Dilakukan Melalui Dua Tahap

Ia menginginkan hal ini harus digenahkan dan ke depan akan menggunakan satu data disinergikan dengan Disdukcapil.

“Kemudian yang kedua data desa mandiri. klasifikasi desa mandiri antara BPS dengan Kemendes beda. klasifikasi dia hanya tiga, kemendes ada lima. nah ini saya bilang ternyata sudah ada dan ingin ada penyatuan yakni penyatuan pusat, bappenas dan lain sebagainya,” jelasnya.

Kemudian kalau merilis kabupaten dalam angka atau provinsi Kalbar dalam angka itu harus divalidasi dulu dibetulkan begitu sudah dicetak maka akan jadi ranah publik , kalau data salah dan data tertukar itu juga nanti jadi masalah.

“Kemudian yang lain saya minta portal data kita bantu kontribusi dari BPS supaya portal data kita bisa diakses masyarakat untuk mencari data data yang dibutuhkan,” ujarnya.

Kemudian dia juga meminta ada percepatan peningkatan IPM. Tentu itu membutuhkan data-data yang valid dan akurat untuk perencanaan pembangunan ke depan.

“BPS juga bisa mengambil data dari instansi kita, makanya saya minya Bappeda benahi instansi itu jangan memberi data itu asal saja."

"Sehingga tampilan pemerintah daerah, provinsi kabupaten kota tidak yang sebenarnya karena tidak akurat, pungkasnya. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak 

Penulis: Anggita Putri
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved