Dua Regulasi Lewajiban Perusahaan Terhadap Lahan Konservasi, Ini Perda dan Pergub-nya

Kedua regulasi itu yakni, Perda nomor 6 tahun 2018 dan Pergub nomor 60 tahun 2019

Dua Regulasi Lewajiban Perusahaan Terhadap Lahan Konservasi, Ini Perda dan Pergub-nya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FILE
Untad Dharmawan 

PONTIANAK - Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar, Untad Dharmawan mengatakan, adanya dua regulasi dalam bentuk peraturan daerah dan Peraturan Gubernur menjadi kepastian hukum, soal kewajiban perusahaan terhadap lahan konservasi.

Kedua regulasi itu yakni, Perda nomor 6 tahun 2018 dan Pergub nomor 60 tahun 2019.

"Kalau ditelusuri sejak awal, mereka perusahaankan ada menyusun Amdal. Saat itu kan sudah terpetakan, ada area yang harus dilindungi. Ada lahan gambutnya. Hanya memang ini tidak berkelanjutan, sebagaimana mestinya, sehingga mekanisme ini belum berjalan," ujar Untad Dharmawan usai membuka fokus dikusi terkait implementasi Perda dan Pergub usaha berbasis lahan dan SDA berkelanjutan di Hotel Neo Selasa (21/1/2020)

Curi Barang Bekas Milik Pengepul, Pemuda Ini di Polisikan

Ditegaskanya, setelah adanya Perda ini, maka upaya tersebut semakin diperkuat, karena sebelumnya, menurutnya banyak ketentuan yang masih bersifat umum.

"Banyak aturan-aturan, tapi tidak jelas. Nah dengan adanya ini, Pemda berkomitmen dan wajib hukumnya. Tinggal perusahaan lah yang mendorong itu," ujar Untad Dharmawan.

Bahkan, jika tidak dilaksanakan ada konsekuensi berbentuk sanksi bagi perusahaan, yang bisa dikenakan bagi perusahaan terkait terutama sektor perkebunan dan pertambangan.

"Jika ini tidak dijalankan, bisa jadi perusahaan itu tidak punya komitmen dalam menjaga lingkungan. Padahal waktu berdirinya janjinya banyak, misal meningkatkan perekonomian masyarakat, menyelamatkan lingkungan dan sebagainya. Visi itu belum berjalan selama ini. Maka sekarang Perda mengaturnya," ujarnya.

Kronologi Pria Cabuli Balita di Sambas, Gendong Anak Tetangga di Rumah Mertua dan Kencing di Celana

Namun tentu dalam penerapan Perda ini tidak serta merta diberlakukan. Perlu disosialisasikan dan dijalankan bertahap.

"Perda inikan baru keluar. Makanya kita diskusikan dengan Pemkab Ketapang. Ketapang menjadi percontohan, tentang HCV (Hight Conservation Value) nah setelah Ketapang ini kemudian di Kabupaten lain. Jadi tidak serta merta semua. Harus satu persatu," jelasnya.

Sementara Marinus Gunawan koordinator Program Lanskap Aidenvironment Asia dalam keterangan tertulis menjelaskan bahwa saat ini, Aidenvironment telah mendorong dan memfasilitasi, pendekatan kolaboratif, multi pihak ditingkat lanskap.

Paling sedikit di tiga lanskap di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Ketapang, lanskap Kabupaten Sambas dan Lanskap Kubu Raya.

"Proses legalisasi area konservasi, di areal konsesi yang telah diinisiasi, di Kabupaten Ketapang, menjadi proses penting yang patut dicontoh, bagi proses setiap di lanskap lain di Provinsi Kalbar. Karena kedua regulasi yang baru dikeluarkan, ada ditingkat Provinsi," tukas Untad Dharmawan.

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID

Penulis: Zulkifli
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved