Percepat Perizinan, Sutarmidji akan Evaluasi Kinerja ASN Pemprov Kalbar

Hal lainnya karena APIP Pemprov Kalbar sudah bagus. Kemudian masalah aset yang perlu penanganan secara khusus.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK/ANGGITA PUTRI
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji saat meninjau kondisi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso untuk melihat perkembangan pembangunan yang sedang dilakukan saat ini, Kamis (16/1/2020). 

PONTIANAK  - Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan akan terus mengevaluasi kinerja Aparatur Sipil Negera (ASN) di Kalbar yang kini sudah baik.

Hal itu diucapkannya menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Pemprov Kalbar ke-63 pada tahun 2020 ini.

“Buktinya kita di wilayah intervensi kerjasama dengan KPK dalam hal ini Korsupgah Pemprov Kalbar berada di peringkat 15 di Indonesia. Dari 542 kabupaten kota dan provinsi berada di peringkat 59. Artinya berada dibawah level 100 itu sudah bagus. Di Kalbar sendiri Pemprov diperingkat pertama," kata Sutarmidji kepada awak media, Jumat ( 17/1/2020).

Hal lainnya karena APIP Pemprov Kalbar sudah bagus. Kemudian masalah aset yang perlu penanganan secara khusus.

Untan Menuju Badan Hukum, Mantan Rektor Thamrin Usman Minta Tak Naikkan SPP

"Inilah yang jadi tantangan kita, kalau yang lain tinggal melakukan perbaikan. Selain itu perizinan saya minta lebih dipercepat. Sekarang Singkawang paling bagus, Pontianak urutan ke-4," ujar Sutarmidji.

Ia mengatakan jika daerah bisa bersaing kedepan Kalbar akan lebih bagus tidak hanya Pemprov.

Pemerintah kabupaten atau kota di Kalbar juga perlu diperhatikan masalah tata kelola pemerintahannya.

Terkait tema HUT ke-63 Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Bangun Kebersamaan dalam Keberagaman, Wujudkan Kalbar Sejahtera, Midji, sapaannya menuturkan Kalbar beruntung walaupun tidak gampang me-manage satu wilayah dengan keberagaman.

"Kalau yang homogen si banyak, tapi yang relatif heterogen seperti Kalbar tidak gampang. Tapi ini modal kalau bisa dikelola dengan baik bisa mempunyai modal sosial yang luar biasa. Sehingga kebijakan yang diambil provinsi bagaimana kebijakan bisa di nikmati seluruh lapisan masyarakat yang tidak memandang etnis, agama," jelas Sutarmidji.

Selain itu menghindari sekecil mungkin diskriminatif walaupun kadang tafsiran orang masih ada. Karena menurutnya mengubah mindset seperti itu tidak gampang sebab sudah terpola.

"Seperti kebijakan yang saya ambil terkait bebas biaya pendidikan SMA/SMK artinya siapapun disitu bebas. Terkait rumah sakit dibuat bagus dan membuat jembatan di daerah terisolir semua akan melewati jembatannya. Semua orang menikmati jembatannya yang memang dibutuhkan masyarakat tanpa memandang apapun," ujarnya.

Ia menginginkan harmonisasi dan banyak hal yang sudah terselesaikan yang ia bicarakan dengan insinyur, majelis ulama, maupun dari Hindu, Budha, Khonghucu, Kristen.

"Masalah agama tidak di campuri, tapi masalah pembangunan kita wajib menyentuhnya. Tidak hanya pola pikir pemerintah bagaimana masyarakatnya harus harmonis antar mereka,” tuturnya.

“Tapi sejauh ini sudah kita lakukan progresnya bagus. Kalau kalangan pemerintah gampang punya aturan sendiri. Jadi kunci harmonisasi bagaiamana meningkatkan kesejahteraan dalam artian yang masyarakat butuhkan," tuturnya.

Berbagai Acara
Pemprov Kalbar menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati HUT Pemprov Kalbar tahun ini.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved