Turunkan Tim Pengawas, Disnaker Kalbar Minta Perusahaan Patuhi K3

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Anggita

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat, Ignasius menegaskan, kasus kecelakaan kerja hingga tewasnya pekerja di beberapa proyek merupakan bukti kelalaian perusahan jasa kontraktor dalam menjalankan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor konstruksi.

"Kami sudah menjalankan sosialisasi pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan jasa konstruksi bangunan tentang pentingnya K3, namun banyak dari mereka mengabaikannya bahkan tidak mengikuti prosedur pelatihan," kata Ignasius, Kamis (16/1).

Secara berkala pihak Disnaker bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengawasan di lapangan supaya pihak perusahaan dan pekerja memahami standar kesalamatan yang sudah digariskan dalam Undang-undang ketenagakerjaan.

"Kami punya tenaga pengawas tenaga kerja untuk memastikan norma norma K3 itu harus dilaksanakan," ujarnya.

• Pemkot Pontianak Usulkan Lima Raperda, Satu di Antaranya Soal Air Bersih

• Hantam Pohon, Mobil Boks Terguling di Tengah Jalan Perdana

• Pegawai Kemenkum Ham Kalbar Siap Birokrasi Bersih dan Melayani

Ia pun meminta para pemangku kepentingan perusahaan dan segala macam terhadap pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ini. “Ini menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi K3 yang selama ini jadi sasaran dan selalu diawasi,” tukasnya.

Ia mengatakan hal ini ada korelasi dengan jaminan sosial. Karena kecelakaan kerja ini kalau tidak ada jaminan sosial pun tidak bisa diizikan.

"Maka itu pentingnya jaminan sosial dalam rangka mengantisipasi kalau terjadi kecelakaan kerja. Jadi pemantauan yang kita lakukan selama ini upaya untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja itu ," jelasnya.

Ia pun menekankan tingkat keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan itu penting dalam rangka mengurangi resiko. Resiko itu dialhikan dengan adanya ikut jaminan sosial.

Pada tahun 2020 Disnaker Provinsi Kalbar akan melanjutkan program sosialisasi serta pelatihan ke perusahaan terkait K3.

"Jadi harus ada upaya perusahaan itu untuk menjamin bahwa proyeknya itu aman dari aspek kecelakaan dan kesehatan pekerjanya. Jadi risiko kecelakaan dengan adanya pengawasan kita paling tidak ada pengurangan pengurangan," ujarnya.

Terkait dengan kasus jatuhnya crane di areal Transmart Kubu Raya ia katakan sebelumnya sudah melakukan upaya uji riksa, yakni pengujian dan pemeriksaan terhadap alat alat yang digunakan.

" Kita memastikan bahwa alat itu harus sudah diuji baru bisa dioperasionalkan. Itu salah satu bentuk kita mengurangi kecelakaan kerja," pungkasnya.

Buruh Tewas

Sebelumnya, seorang pekerja buruh harian meninggal dunia dalam kecelakaan kerja saat pengecoran lantai, di Kubu Raya, Jalan Arteri Supadio, Minggu (22/12/2019) sekitar pukul 17.00 WIB. Berdasarkan keterangan Kapolsek Sungai Raya, Kompol Ida Bagus G Sinung membenarkan terjadinya kecelakaan.

"Telah terjadi Laka Kerja di PT Tata Mulya Nusantara Indah di samping Transmart, Jalan Arteri Supadio," ucap Kompol Ida Bagus.

Kecelakaan menewaskan seorang pekerja Muhamad, asal Grobokan, Jawa Tengah.

Lanjut dijelaskannya pihak keluarga juga menolak untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah korban.

Kapolres Kubu Raya, AKBP Yani Permana mengatakan patahan crane sudah berhasil diturunkan jajaran PT Tata Mulya Nusantara Indah dan tim dari Jakarta serta jajaran Kepolisian Kubu Raya dan INAFIS polda Kalbar di kawasan Transmart, Kubu Raya pada Senin (13/1/2020).

"Total dari beban crane sekian ton dan sudah turun semuanya, situasi sudah safety (aman)," ujarnya.

Selanjutnya, AKBP Yani menyebutkan patahan crane tersebut sudah diserahkan kepada tim INAFIS Polda Kalbar guna dilakukan pemeriksaan.

"Bagaimana kekuatan besi tersebut dan apakah terjadi korosi atau tidak, kita harus cek terlebih dahulu," tuturnya.

Saat disinggung terkait indikasi awal jatuhnya crane hingga menewaskan seorang pekerja. AKBP Yani menerangkan pihaknya belum dapat memberikan statement, dan ia menyarankan agar bersama-sama menunggu hasil dari INAFIS Polda Kalbar.

"Kita tunggu dulu hasil dari pengecekan secara detail sehingga kita baru dapat menentukan penyebab dan lain sebagainya," tandasnya.

Namun dengan adanya musibah tersebut, AKBP Yani meminta semua pihak yang memenangkan tender, pemberi izin dan sejumlah dinas terkait untuk mengevaluasi keberadaan proyek, sebelum perusahaan tersebut memiliki sertifikat resmi K3 serta adanya itikad dari perusahaan untuk patuh pada prosedur yang ditetapkan.

"Pihak provinsi harus mengkaji kembali tender dan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan jasa konstruksi supaya tidak ada korban lagi," ucapnya. (ang/ina)