Guru Besar UI Saran Kebijakan Tenggelamkan Kapal Asing Era Susi Pudjiastuti Dilanjutkan Edhy Prabowo

Hikmahanto pun meminta pemerintah tegas terhadap kapal-kapal yang masuk tanpa izin ke wilayah Indonesia.

KOMPAS/EDNA CAROLINE PATTISINA
Apel gelar pasukan Operasi Siaga Tempur di Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (3/1/2020), yang dipimpin Pangkogabwilhan Laksdya (TNI) Yudo Margono. 

"Mungkin lintas damai atau apa karena jalannya mereka berjalan terus. Jadi tidak mondar mandir tapi terpantau saya lihat jalannya menuju daerah malaysia, perbatasan malaysia. Jadi jalannya lurus terus mereka itu, tidak bermanuver. Kemungkinan bisa lintas damai," pungkas Yudo.

Pemerintah tunjukkan keseriusan jaga kedaulatan Negara

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rudianto Tjen mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Natuna, pada Rabu (8/1/2020).

Kunjungan Jokowi itu menurut dia memberikan pesan penting kepada China atas masuknya kapal-kapalnya ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Pesan itu kata dia, bahwa Pemerintah Indonesia tegas dan serius dalam menjaga keadulatan negaranya.

"Pesan Jokowi sangat jelas, Indonesia serius menghadapi pelanggaran yang di lakukan kapal asing. Dan itu ditunjukkan sampai presiden hadir langsung melihat," ujar Rudianto Tjen saat ditemui Tribunnews.com di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Pascakunjungan Presiden Jokowi, dia berharap TNI makin berani dan lebih tegas lagi dalam menyikapi pelanggaran masuknya kapal-kapal asing ke wilayah Natuna.

"Harapan saya TNI makin berani dan lebih tegas lagi. Tidak ada kompromi bagi yang masuk ke wilayah NKRI dengan niat yang kurang baik,'tegasnya.

Sebelumnya politikus PDI Perjuangan ini mendorong pemerintah melakukan pendekatan militer dalam menyikapi pelanggaran kapal-kapal China yang masuk ke perairan Natuna.

"Seandainya China masih bermain-main di sana, pendekatan militer adalah pilihan paling bagus yang harus kita lakukan. Karena secara hukum nasional dan internasional itu menjadi hak Republik Indonesia," tegas Rudianto Tjen di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Secara legalitas, tegas dia, sangat jelas, perairan Natuna masih masuk ke wilayah administratif Indonesia secara berdaulat.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi perairan Natuna, Kepulauan Riau, sebagai bentuk keseriusan pemerintah mengatasi persoalan masuknya kapal-kapal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

"Hari ini (presiden ke Natuna), menunjuukan bahwa kedaulatan Republik Indonesia tidak boleh diganggung dan tidak boleh ditawar-menawar dan itu merupakan hal prinsip," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Menurut Pramono Anung, kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna hari ini, bukan hal yang pertama dan pernah dilakukan beberapa kali hingga menggelar rapat terbatas di atas kapal.

"Waktu dulu pernah ada case sejenis, bahkan presiden menggunakan kapal perang waktu itu melakukan rapat terbatas di Natuna, di kapal perang waktu itu," ucap Pramono.

Pramono pun menilai, kehadiran Presiden di Natuna juga sebagai bentuk kehadiran negara dan menjadi pemimpin tertinggi di bidang pertahanan untuk mengatasi persoalan Natuna dengan China.

"Sehingga dengan demikian apa yg dilakukan presiden, tentunya saya yakin seluruh rakyat Indonesia akan memberikan dukungan sepenuhnya," tutur Pramono.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Penenggelaman Kapal di Era Susi Pudjiastuti Disarankan Kembali Diterapkan

(*)

Editor: Rizky Prabowo Rahino
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved