Tidak Main-main Soal Kedaulatan Natuna yang Diklaim China, Jokowi: Tak Ada Tawar Menawar

Presiden Joko Widodo angkat bicara soal masuknya kapal China ke wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Jokowi menyebut pernyataan yang disampaikan sejumlah menterinya sudah tepat dalam menanggapi persoalan ini.

"Yang berkaitan dengan Natuna, saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik," kata Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/12/2019).

Rapat terbatas tersebut membahas Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Hadir seluruh menteri dan kepala lembaga, termasuk Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN.

Meski membahas RPJMN, namun dalam sambutannya Jokowi turut menyinggung soal penerobosan wilayah Natuna oleh kapal China.

"Bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaultan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi.

• WARNING Mahfud MD, Tak Ada Negosiasi Soal Natuna, Kalau Kapal China Masuk ke Indonesia Usir

• KISAH Pengakuan Nelayan Natuna yang Ungkap Kapal Ikan Asing Kerap Menabrak

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohamad Mahfud MD bersikap tegas terhadap masuknya kapal asing asal China ke wilayah perairan Natuna.

Mahfud menyampaikan, tidak ada negosiasi atas kasus tersebut. Sebab menurut dia, perairan Natuna yang ada di Kepulauan Riau mutlak merupakan wilayah Indonesia.

"Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan China," kata Mahfud saat menghadiri Dies Natalis Universitas Brawijaya (UB) ke-57 di Kampus Universitas Brawijaya (UB), Minggu (5/1/2020).

Menurut Mahfud, perairan Natuna sepenuhnya milik Indonesia berdasarkan konvensi internasional tentang laut dan perairan, yaitu UNCLOS tahun 1982. 

Batas perairan Natuna yang dilanggar China merupakan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.

Mahfud MD meminta aparat keamanan untuk mengusir kapal-kapal asal China yang masih berada di perairan Natuna.

"Kita usir dengan segala kemampuan kita. Kita halau kapal-kapal dan nelayan-nelayan. Kalau mau diinternasionalkan itu multilateral, urusan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan urusan China dan Indonesia. Tidak ada itu. Kita tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada," ucapnya.

• Dahnil Anzar Tuding PKS Miliki Modus Jatuhkan Wibawa Prabowo Soal China Klaim Natuna

• ISU Utang Indonesia ke China Menyeruak Buntut Ketegangan Soal Klaim Natuna, Berapa Jumlahnya

Sementara, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, diskusi bukan menjadi solusi tepat terkait polemik batas wilayah di perairan Natuna