Kader Gerindra Disebut Belum Berani Ambil Resiko Maju Pilkada di Kalbar

PONTIANAK - Ketua DPD Gerindra Kalbar, Suriansyah menyebutkan jika kader-kadernya di tingkat Kabupaten Kota masih ada yang belum berani mengambil resiko untuk maju di Pilkada 2020.

Hal ini dikarenakan beberapa kader yang mestinya didorong maju telah mendapatkan posisi-posisi strategis di DPRD.

"Sebagian seperti itu (tidak maju, red) seperti Ketua DPRD Bengkayang dan Sambas yang seharusnya maju sebagai calon, tapi sepertinya belum siap melepaskan jabatannya sebagai DPRD. Belum berani mengambil resiko karena harus mundur," katanya, Senin (06/01/2020).

Sebelumnya, dikatakan Suriansyah, jika pihaknya juga telah menggelar rapimda yang tujuannya untuk konsolidasi organisasi dalam rangka menghadapi agenda politik ke depan.

• PPP Kalbar Angkat Bicara Soal Peluang Duet Atbah-Hairiah di Pilkada 2020

Agenda politik kedepan yang dipersiapkan ialah kegiatan-kegiatan dalam rangka agenda pemenangan agenda politik kedepan berupa pemilu 2020-2024.

Lanjut Suriansyah, untuk Pilkada pihaknya mengkrucutkan nama-nama yang sudah dijaring oleh DPC masing-masing.

DPC, kata dia, melaporkan hasil penjaringan dan ada yang sudah mampu mengkrucutkan nama-nama yang akan diusung.

Walaupun memang, ada beberapa DPC yang belum mampu mengkrucutkan karena perlu lobi politik lebih lanjut ditingkat Provinsi.

"Lobi dilakukan supaya ada kader yang bisa masuk sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah," bebernya.

Lebih lanjut, dikatakan Wakil Ketua DPRD Kalbar ini, jika dibeberapa daerah pihaknya juga tengah mempertimbangkan para bakal calon.

Seperti di Sekadau, ungkapnya, yang mendaftar ke Gerindra ada Aron dan Subandrio.

Kemudian Sintang, lanjut Suriansyah, ada tiga calon yang dianggap kuat yaitu Jarot, Askiman dan Jeffray.

Kemudian untuk Ketapang ada Martin Rantan, dan Farhan, serta calon lain yang berkomunikasi dengan Ketua DPC.

Sementara Kapuas Hulu masih belum bisa disimpulkan karena calon yang sudah mengajukan ada masalah diparpol asal.

"Kami tetap memprioritaskan kader Gerindra untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah atau pihak yang akan menjadi kader Partai Gerindra walaupun sekarang belum karena berasal dari ASN seperti Sambas dan Ketapang," katanya.

Namun diungkapkannya, sebagai kader tentu jika ada putusan dari DPP semua harus tunduk.

"Kita tetap mendorong kader, pendorongan sampai batas DPD, tapi nanti barang kali ada penugasan dari Partai yang mau tidak mau harus dilaksanakan," paparnya.

Lebih lanjut, Gerindra disebutnya juga sudah melakukan komunikasi politik ditingkat DPC-DPC, melakukan loby-loby, termasuk di tingkat DPD.

"Jadi pada prinsipnya kita masih membuka peluang itu. Kita akan ajukan ke DPP 15 Januari dan diproses lebih lanjut sampai rekomendasi yang waktunya sebelum pendaftaran," pungkasnya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak