Konflik Natuna Soal Kapal Asing Masuk Indonesia, Luhut Binsar Bela Edhy Prabowo : 'KKP Masih Gerak'

Seperti diketahui, Edhy Prabowo menggantikan Menteri KKP periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Editor: Jimmi Abraham
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI,Jenderal TNI (purn) Luhut Binjar Panjaitan dalam acara Silahturahmi dan Apel Kebangsaan Dalam Rangka Menuju Pemilu Damai di Rumah Radakng, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (12/4/2019) pagi. 

Luhut Binsar Panjaitan membela Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo soal masuknya kapal asing ke Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu membantah masuknya kapal asing ke perairan Indonesia meningkat setelah Edhy Prabowo menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Seperti diketahui, Edhy Prabowo menggantikan Menteri KKP periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Menurut Luhut, Edhy Prabowo tetap mengawasi seluruh perairan di Indonesia.

"Saya mau jelasin ya, jangan dibilang setelah Pak Edhy ini lebih banyak kapal asing masuk. Tidak," tegas Luhut dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Sabtu (4/1/2020).

TNI Siaga Tempur di Natuna, Siap Perang Amankan ZEE Indonesia dari China, 600 Personel Dikerahkan

Natuna Diklaim China, Dahnil Anzar Simanjuntak Respons Tudingan Jubir PKS Muhammad Kholid ke Prabowo

Natuna Terkini - DPR RI Minta Menlu Retno Marsudi dan Menhan Prabowo Kompak Hadapi Klaim China

Tangkap Layar YouTube KompasTV Visual <a href='https://pontianak.tribunnews.com/tag/kapal-asing' title='Kapal Asing'>Kapal Asing</a> Masuk ke Natuna Tertangkap Kamera Pesawat Patroli Angkatan Laut

Tangkap Layar YouTube KompasTV Visual Kapal Asing Masuk ke Natuna Tertangkap Kamera Pesawat Patroli Angkatan Laut (Tangkap Layar YouTube KompasTV)

"Tidak betul itu, tidak benar. Saya ulangi sekali lagi tidak benar.

Karena kami punya data lengkap kok, KKP itu masih bergerak," tambah Luhut.

Luhut menyebut, kapal coast guard (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia atau Indonesia Sea) milik KKP masih tetap berpatroli di bawah kepemimpinan Edhy.

Hanya saja menurut Luhut, saat ini Indonesia kekurangan armada coast guard.

"Hanya kan memang intensitasnya coast guard-nya kita belum bisa sebanyak yang lain karena jumlah kapalnya juga terbatas," terang Luhut.

Tak hanya itu, coast guard Indonesia juga harus menjaga perairan dari aktivitas penyelundupan.

"Kemarin misalnya kita mobilisasi penanganan nikel yang diselundupkan, itu ada berapa puluh kapal kita pindah ke sana semua," jelas Luhut.

"Kita belum mampu di barat, dari situ orang lain datang masuk," tambahnya.

Luhut menegaskan, pihaknya hingga kini masih berusaha memperbaiki penjagaan di perairan Indonesia.

"Kalau barang enggak kau jaga ya orang datenglah, coba kamu nggak jaga rumahmu, kan orang dateng, nah itu," kata Luhut.

"Jadi kita perbaiki penjagaan kita tapi bukan coast guard dengan KKP tidak bekerja atau kurang bekerjanya setelah Pak Edhy,

tidak betul juga itu. Saya ingin luruskan itu, karena saya ikuti betul itu," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah kapal asing penangkap ikan milik China memasuki Perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Hal tersbeut lantas memicu konflik antara China dan Indonesia.

Pasalnya, Pemerintah China bersikukuh negaranya tidak melanggar hukum internasioan yang ditetapkan lewat konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).

Dikutip dari Kompas.com, Juru Bicara kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang mengatakan bahwa Perairan Natuna termasuk dalam Nine Dash Line China.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia menegaskan, tidak akan pernah mengakui Nine Dash atau sembilan garis putus-putus yang diklaim oleh China.

Beda Sikap Prabowo Subianto dengan Retno Marsudi Soal Klaim China Atas Natuna

Dikutip dari Kompas.com, Retno Marsudi menyatakan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Perairan Natuna.

Retno Marsudi Menjelaskan, ZEE Indonesia tersebut telah ditetapkan oleh United NationS Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Maka dari itu, Retno Marsudi meminta China mematuhi aturan tersebut karena bagian dari UNCLOS 1982.

"Tiongkok merupakan salah satu part dari UNCLOS 1982 oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati UNCLOS 1982," ujar Retno Marsudi.

Sebaliknya, Prabowo Subianto menyatakan bahwa China adalah negara sahabat.

"Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik, bagaimana pun China adalah negara sahabat," ujar Prabowo Subianto dikutip dari Kompas.com. (Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri) (Kompas.com/Nur Fitriatus Shalihah/Haryanti Puspa Sari/Ade Miranti Karunia)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Kapal Asing Pencuri Ikan Masuk ke Natuna, Luhut Binsar Panjaitan Bela Edhy Prabowo

(*)

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved